Panyabungan, (beritasumut.com) – Inspektorat Provinsi Sumatera Utara diminta melakukan pemeriksaan dugaan pengendapan dana BPJS Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Tahun 2014 sebesar Rp5,3 miliar.“Sampai saat ini belum ada kejelasan terkait pengendapan dana BPJS Madina, untuk itu kita berharap kepada semua elemen penegak hukum termasuk Inspetorat Provinisi Sumut,” ujar Ketua Umum PC PMII Madina Ikhsan Matondang di Panyabungan, Senin (20/10/2014).Menurutnya, suatu hal yang sangat janggal jika sampai hari ini dana BPJS belum juga tersalur, sementara dana BPJS tersebut sudah dikirim pihak PT Askes ke rekening Dinas Kesehatan sejak bulan Januari 2014. [
Baca: LBH Kesehatan Menilai Ada Upaya Korupsi Dana BPJS Madina]."Sangat janggal rasanya jika penyaluran dana terkendala akibat SDM pihak puskesmas tidak siap seperti alasan yang sering disampaikan pihak terkait," ucap Ikhsan.Terkait itu menurut Ikhsan, seharusnya Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution bersikap tegas supaya meluruskan persoalan tersebut, bukan malah bersikap yang terkesan "mengamini" kebijakan Pj Kadis Kesehatan Ismail Lubis dalam melaksanakan berbagai program kegiatan.
[Baca: Rp5 M Dana BPJS Diduga Diendapkan di Rekening Dinkes Madina].Menurutnya, Inspektorat Madina seharusnya bisa mengambil langkah-langkah bijak sehingga penggunaan dana BPJS/kapitasi tidak menimbulkan masalah, pungkasnya.
[Baca: Polisi dan Jaksa Diminta Selidiki Dugaan Pengendapan Dana Kapitasi BPJS Madina Rp5 M].Sementara itu, Kepala Inspektorat Madina Marwan Bhakti Siregar tidak berhasil dikonfirmasi.
(BS-026)