Medan, (beritasumut.com) – Kaukus Perempuan DPRD Kota Medan meminta Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menindaklanjuti maraknya kasus kekerasan sesama pelajar di Kota Medan, seperti yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Percontohan, Jalan Sei Petani dan sekolah lainnya. Hal ini ditegaskan Ketua Kaukus Perempuan DPRD Kota Medan Ratna Sitepu didampingi Bendahara Dame Duma Sari Hutagalung usai mengunjungi SDN Percontohan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Kamis (16/10/2014).Menurut Ratna, mencuatnya kasus kekerasan terhadap anak khususnya pelajar, tidak terlepas dari lemahnya pengawasan Dinas Pendidikan Kota Medan. Disamping itu, kebebasan Hak Azasi Manusia (HAM) yang terus digaungkan sejumlah elemen, sudah disalahartikan oleh masyarakat. Akibatnya, Undang-undang HAM yang sejatinya untuk mengarahkan hidup manusia menjadi lebih baik, harus ternodai akibat ulah oknum."Kalau saja Dinas Pendidikan Kota Medan tegas dalam menerapkan aturan, kami yakin pelecehan seksual, kekerasan antar sesama siswi yang terjadi di Sekolah Dasar Percontohan itu tidak terjadi,” ujarnya. Karena, kejadian itu dilatarbelakangi pelaku kekerasan melihat video porno melalui ponselnya. Parahnya lagi, pelaku sudah melakukan tindakan pelecehan itu terhadap siswi lainnya sejak Tahun 2009 silam. “Berarti ada yang luput dari pantaun pihak sekolah maupun Komite Sekolah tersebut," ungkap Ratna yang mendapatkan informasi itu dari KPAID.Temuan kekerasan lainnya yang didapat pihak Kaukus Perempuan DPRD Medan dari KPAID Sumut, adanya transaksi perdagangan manusia di dua sekolah di Medan. Pelajar perempuan di sana “menjual” temannya sendiri dengan alasan ingin terlihat berkecukupan secara materi. "Jika ini terus dibiarkan, mau dibawa kemana generasi penerus bangsa ini. Apalagi sekarang ini, budaya luar sudah bebas masuk ke Indonesia khususnya Medan. Untuk itu, kami (Kaukus Perempuan DPRD Medan) meminta wali kota ataupun dinas terkait peka terhadap permasalahan ini,” timpal Dame Duma Sari Hutagalung. Kalau lembaga pendidikan itu didirikan hanya untuk ajang bisnis, lebih baik ditutup saja. Karena sikap itu sudah keluar dari konteks dunia pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa, pungkasnya. (BS-001)