Medan, (beritasumut.com) – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan, resah. Pasalnya honor yang diterima setiap bulannya dipotong tanpa dasar oleh pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan.Adanya pemotongan ini diungkapkan kader pendamping PKH Kecamatan Medan Perjuangan, Irfan, saat mengadukan permasalahan ini ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Kamis (18/9/2014) siang.“Setiap bulan kami terima honor Rp400.000. Honor kami untuk bulan Maret sampai Juni sebesar Rp1.600.000 dipotong Rp400.000. Jadi untuk honor empat bulan ini kami terima hanya Rp1.200.000,” jelasnya.Dijelaskannya, pemotongan itu tidak dijelaskan dengan gamblang, hanya saja bagian bendahara mengatakan potongan itu untuk uang adaministrasi dan pengurusan. “Ini bukan potongan pajak, setiap bulan kami menerima murni Rp400.000, jadi kami bingung dengan pemotongan yang dilakukan,” jelasnya dalam pertemuan dengan sejumla Anggota DPRD Medan Fraksi PKS diantaranya Salman Alfarisi, Jumadi dan Muhammad Nasir.Dijelaskannya, permasalahan ini pernah dikomunikasikan dengan Dinsosnaker, namun pihak dinas sepertinya kurang respon. “Kami pernah meminta bisa bertemu dengan Kadis namun Kadis kerap berhalangan hingga kami sampaikan permasalahan ini ke dewan,” jelasnya.Kepada sejumlah Anggota DPRD Medan, Irfan mengaku keberatan dengan pemotongan ini, mengingat pemotongan sebelumnya tidak sebesar ini. “Kalau dulu kami terima setiap bulan dan dipotong Rp50.000,” jelasnya.Sementara itu, Kadissosnaker Kota Medan Syarif Armansyah Lubis saat dihubungi Anggota DPRD Medan Jumadi mengaku tidak mengetahui permasalahan tersebut. “Kalau itu saya tidak tahu pak, coba nanti saya konfirmasi dulu,” jelasnya.Saat didesak soal alasan pemotongan itu, Armansyah beralasan dirinya tidak sedang berada di kantor. “Saya masih di luar pak, saya tadi habis rapat bersama Pak Wali di kantor kota, nanti saya konfirmasi dulu,” jelasnya.Sementara itu, Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, Jumadi sangat menyayangkan dengan pemotongan sepihak yang dilakukan Dinsosnaker. “Terus terang kita kecewa, ini namanya pemotongan sepihak dan merupakan pungli,” jelas Jumadi.Terkait masalah ini, Fraksi PKS berencana akan melakukan penelusuran dan pemanggilan terhadap Dinsosnaker. “Kita akan cari permasalahannya, atas perintah siapa pemotongan ini dilakukan. DPRD akan segera melakukan pemanggilan terhadap dinas yang bersangkutan,” jelasnya. (BS-001)