Palas, (beritasumut.com) – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi Padang Lawas (Palas) Efendi Pohan meminta Bupati Palas Ali Sutan Harahap (TSO) untuk mengevaluasi Kabag Ekonomi Pemkab Palas Bustanul Fauji SAg karena terkesan tidak mampu menangani permasalahan tentang raskin di Palas.Kemudian, setiap wartawan yang akan konfirmasi kepada Bustanul Fauji tentang permasalahan raskin selalu menjawab, "Maaf Pak saya lagi dipanggil Bupati." Beliau pun pergi dan tak kembali lagi. “Kami mohon Bupati agar meninjau ulang kinerja Kabag Ekonomi dan mengevaluasinya,” kata Efendi Pohan di Sibuhuan, Senin (15/9/2014).Tambahnya, pembagian beras miskin (Raskin) di seluruh desa di Palas masih banyak menemui permasalahan. Ketidakadilan terjadi karena pihak yang membagikan dinilai tebang pilih. Nepotisme sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah terjadi.Informasi yang dihimpun, mencuatnya persoalan ini setelah disoroti warga Palas. Dalam wilayah kecamatan sampai ke pedesaan, harga raskin meroket sampai Rp2.600 per kilogram, sedangkan harga yang ditetapkan pemerintah Rp1.600 per kilogram.Hal ini diduga terjadi akibat adanya kongkalikong antara oknum Kepala Desa (Kades) sehingga “penyimpangan” raskin berjalan dengan mulus. Karena dinilai sudah melampaui batas kewajaran, warga pun protes.Menurut pengakuan salah seorang warga, Kades yang membuat harga raskin meroket tersebut sudah beberapa kali terjadi. Akibatnya, pembagian raskin di desa tidak merata. Warga yang terdaftar penerima raskin tidak mendapat bagian."Berarti raskin bukan lagi untuk orang yang miskin. Akibat tindakan ini, banyak warga yang berhak kenyataannya tidak kebagian karena sudah banyak diambil orang yang ingin mencari keuntungan dalam program pembagian raskin ini," kata Pendi.Dikatakannya, pembagian raskin ini sebagian besar menemui masalah, karena Kades tebang pilih dan berbau nepotisme, sehingga orang-orang tertentu saja yang menerima. Sementara, yang berhak harus gigit jari.Dengan tidak adanya keberpihakan kepada masyarakat kecil, mereka yang hidup di atas garis kemiskinan tidak menikmati program pemerintah yang semestinya diperuntukkan bagi mereka yang selayaknya mendapat bantuan."Tidak ada keadilan bagi masyarakat kecil, karena yang menikmati hanya orang atau golongan tertentu. Mereka yang miskin kian terjepit oleh karena adanya kepentingan pihak pejabat atau lainnya," ungkapnya.Menurutnya, sebaiknya Pemkab Palas mengevaluasi pembagian raskin, karena program tersebut diperuntukkan bagi warga yang miskin. Bukan mereka yang ada hubungan atau kepentingan dengan oknum Kades.“Yang namanya raskin ya untuk orang miskin. Selain itu bisa terjadi karena ada deal-deal dengan oknum Kades. Padahal agama juga sudah mengajarkan agar tidak memakan hak fakir miskin,"pungkasnya. (Sahat G Lubis)