Medan, (beritasumut.com) – Panitia Khusus (Pansus) Revisi Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, menuding Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Pendapatan (Dispenda) tidak terbuka terkait data sejumlah pengusaha hiburan yang melayangkan surat keberatan.Pasalnya, hingga saat ini pansus belum menerima berkas sejumlah pengusaha hiburan yang melayangkan keberatan terhadap besaran persentasi pajak hiburan khususnya karaoke sebesar 30 persen.“Kita kecewa hingga saat ini kita (pansus) belum menerima data pengusaha mana saja yang keberatan dengan besaran pajak daerah tersebut,” jelas Ketua Pansus A Hie saat memimpin rapat lanjutan pembahasan revisi Perda Pajak Hiburan di Gedung DPRD Medan, Rabu (27/08/2014) petang.A Hie mengatakan, karena itulah pansus tidak bisa maksimal dalam mengambil langkah dalam pembahasan ini. “Sampai sekarang data itu belum ada, kita minta segera data itu disampaikan kepada kami, namun hingga saat ini belum juga diberikan,” jelasnya.Diungkapkan A Hie, sejumlah pengusaha meminta penurunan persentase pajak hiburan khususnya karaoke dari 30 persen menjadi 20-15 persen. “Jadi mana-mana saja pengusaha yang meminta diturunkan itu, kita minta data itu segera biar kami melakukan kroscek kepada mereka soal ini,” jelasnya.Selain data sejumlah pengusaha tersebut, pansus juga meminta Dispenda menyerahkan rincian penambahan wajib pajak mana saja yang akan dimasukkan. “Kita juga meminta rincian wajib pajak lainnya,” jelas A Hie.A Hie mengaku kecewa ketika Dispenda mengkalim soal wajib pajak baru yang akan dimasukkan namun tidak pernah diberikan ke pansus. “Mana wajib pajak yang akan diajukan itu, data itu tidak pernah ada sama kami. Gimana kami mau membahasnya,” jelasnya.Terkait persoalan ini, Anggota Pansus Juliandi Siregar meminta agar usulan revisi ini tidak usah lagi dilanjutkan. “Kita tak usah melanjutkan saja, enak saja mereka mengajukan revisi sementara kita sudah menghabiskan waktu dan tenaga untuk membahasnya,” terang Juliandi.Politisi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, khusus untuk perubahan terkait golf yang tidak lagi menjadi objek pajak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tidak perlu dipermasalahkan lagi. “Untuk putusan MK kita tidak permasalahkan lagi itu adalah keputusan dan kita wajib menghapusnya. Sementara utuk keberatan atas besaran persentasi pajak hiburan kita tak usah lagi membahasnya,” jelas Juliandi.Sementara itu, Kabid Pendaftaran dan Pendataan Dispenda Kota Medan Nawawi mengatakan terkait keberatan sejumlah pengusaha pajak hiburan terhadap penurunan persentase ini adalah hak mereka.“Itu adalah hak mereka, jadi kami hanya mengajukan saja, adapun nantinya disetujui atau tidak itu kami persilahkan ke DPRD,” jelas Nawawi.Nawawi juga mengatakan bahwa sejumlah pengusaha tersebut mengajukan permohonannya terkait pengajuan revisi Perda Pajak Hiburan tersebut. “Ini ada datanya, Pak,” jelasnya sembari memberikan data kepada anggota Pansus Juliandi Siregar. (BS-001)