Medan, (beritasumut.com) – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Medan meminta penjelasan Pemerintah Kota Medan terkait Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Pajak Hiburan Nomor 7 Tahun 2011.Permintaan ini disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Medan Ilhamsyah dalam rapat paripurna yang beragendakan pemandangan umum fraksi terhadap revisi Perda Pajak Hiburan yang di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Senin (23/6/2014) siang."Setelah kami melakukan penelaahan terhadap perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, kami melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Tanggal 18 Juli 2012 dengan amar putusan perkara Register Nomor 52/PUU-IX/2011, hanya menyatakan, bahwa golf tidak lagi menjadi objek pajak hiburan. Apakah keputusan MK tersebut juga menyatakan perubahan besaran persentasi tarif objek pajak hiburan yang dikenakan kepada wajib pajak," tanya Ilham.Karena itulah, kata Ilham, Golkar melihat tarif objek pajak hiburan mengalami perubahan, mohon penjelasan, terangnya.Dalam pandangan umum Fraksi Golkar, Ilham juga menjelaskan selain putusan MK, perubahan perda ini juga dilatarbelakangi adanya keluhan masyarakat tentang besaran persentase pajak hiburan yang dikenakan kepada wajib pajak, maka Pemko Medan mengajukan perubahan tarif objek pajak hiburan."Kita ketahui bahwa, pajak hiburan yang akan diturunkan oleh Pemko Medan tertinggi di Indonesia. Namun, Fraksi Golkar perlu penjelasan secara detail tentang masalah tersebut, dan kenapa Pemko Medan hanya menurunkan tarif objek pajak hiburan, karoke dari 30 persen menjadi 20 persen, panti pijat refleksi, mandi uap/SPA dan kebugaran dari 35 persen menjadi 20 persen, serta apa dasar Pemerintah Kota Medan menurunkan tarif objek pajak tersebut," ungkapnya.Dikatakan Ilham, sama-sama kita ketahui tarif objek pajak hiburan langsung menyentuh masyarakat seperti pagelaran kesenian, binaraga, sirkus, akrobat, sulap dan pertandingan olahraga tidak mengalami perubaahan tarif pajak, mohon penjelasan, jelasnya. (BS-001)