Medan, (beritasumut.com) – Berkaca pada hasil Pemilu Legislatif 2014 lalu, banyak pihak yang kecewa kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ternyata uang negara yang jumlahnya triliunan rupiah itu dinilai tidak bisa menciptakan pemilu yang bersih, jujur, adil dan rahasia sebagaimana diharapkan banyak pihak.
Berbagai ketimpangan antara harapan dan ekspektasi penyelenggaraan pemilu membuat para pakar menyuarakan agar pihak berwenang mengaudit anggaran yang dipakai KPU.
Salah satunya disampaikan pakar politik dan sosial Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar. Menurutnya, dana sosialisasi KPU merupakan hal yang harus disoroti. Bahkan Shohibul mengatakan KPU sangat terbantu dengan aksi “kampanye” para caleg sehingga tugas itu mereka “sepelekan”.
"KPU cukup banyak terbantu dengan banyaknya caleg-caleg itu. Mereka jauh lebih gencar bersosialisasi kepada masyarakat, karena mereka ingin masyarakat yang mereka ajak menggunakan hak pilihnya itu memilih mereka. Di satu sisi menguntungkan bagi mereka, di sisi lain, membuat KPU tidak bekerja," ujarnya di Medan, Ahad (24/5/2014) WIB.
Untuk itu Shohibul meminta agar pihak terkait mengaudit dana sosialisasi KPU karena sosialisasi yang dilakukan dinilai sangat minim.
"Makanya kita meminta agar diaudit itu dana sosialisasinya karena sosialisasi KPU sangat minim, diduga tidak sesuai dengan anggaran yang diterima," ujarnya.
Menurutnya, selain sosialisasi yang minim, pendataan pemilih juga menjadi masalah besar. Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu mengaku sangat kecewa dengan kondisi tersebut.
"Ada orang yang sudah meninggal masih diundang memilih, ada yang sudah lama pindah, masih terdata sebagai pemilih, ada yang umurnya sudah dewasa atau bisa memilih, malah tidak terdaftar. Kaco udah ini," ujarnya.
Sementara itu, Direktur LBH Medan Surya Adinata yang dimintai tanggapannya mengakui pelaksanaan pemilu kali ini belum seperti yang diharapkan. Namun dia mengatakan bahwa Pileg 2014 menunjukkan grafik perbaikan dari segi meningkatnya partisipasi pemilih.
"Kalau dana sosialisasi yang dipertanyakan, setahu saya, parpol juga mendapat alokasi dana dari KPU. Tapi besarannya kurang pasti. Tapi dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilgub Sumut lalu, jelas ada perbaikan" jelasnya.
Demi perbaikan pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang, maka Surya mengatakan setuju jika KPU diaudit.
"Ya oleh karena KPU yang menjalankan tugasnya menggunakan anggaran negara maka patut dan wajib KPU diaudit," pungkasnya.
Ungkapan yang sama disampaikan Jimmy Albertinus. Pakar hukum dan pengacara ini mengatakan pelaksanaan Pileg 2014 sangat kacau dan hancur. Jika KPU diaudit segera dan ditemukan celah yang tak beres, maka harus diganti demi perbaikan pelaksanaan Pilpres 2014 ini.
"Pileg sangat kacau. Makanya kita cuma berharap pilpres ini saja. Tapi apa itu lebih baik, ya kita lihat saja nanti," ujarnya. (BS-001)