Medan, (beritasumut.com) – Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 terus menuai kritikan dari berbagai kalangan, karena kualitas penyelenggaraannya dinilai buruk dari berbagai aspek. Bahkan, praktik money politics (politik uang) semakin subur dan rakyat selalu menjadi “tumbal” terhadap praktek politik uang itu. Menurut politisi Partai Demokrat, Yahya Payungan Lubis, dugaan praktik politik uang itu sendiri justru dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu baik di tingkat KPPS, PPS, PPK hingga KPU yang telah terskema secara sistematis dan massif. “Apa masyarakat tahu yang namanya formulir C1, formulir D1, formulir DA1 dan Plano. Semua yang tahu itu adalah penyelenggara pesta demokrasi itu sendiri,” kata Yahya di Medan, Jumat (9/5/2014) menyikapi dipersalahkannya masyarakat dalam praktik politik uang. Fakta teranyar, sebut Yahya, dalam penghitungan suara ulang yang dilaksanakan KPU Kota Medan untuk 18 kecamatan di Medan sejak 7 Mei 2014, pihak KPU tidak bersedia membuka plano dan surat suara atas permintaan saksi parpol untuk mensinkronkan data yang dimiliki saksi parpol dengan pihak KPU. “Ada apa ini, kenapa mereka tidak mau membuka,” sebut Yahya mempertanyakan. Bahkan, sambung Yahya, dalam rekapitulasi penghitungan suara ulang pada 8 Mei 2014, untuk Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia sebanyak 66 TPS tidak dilakukan penghitungan. Sebab, seluruh kotak suara di Kelurahan Helvetia Tengah itu telah kosong dan tidak ditemukan C1 dan Plano serta berkas apapun di dalamnya. "Siapa yang tahu semua itu kalau tidak pihak penyelenggara. Apa mungkin, masyarakat umum yang melakukan semua itu," tanya Yahya lagi.Hal itu, kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan ini, memunculkan dugaan kalau kondisi itu sudah disetting. “Kalau pihak penyelenggara sudah terkontaminasi dengan politik uang, bagaimana pemilu mau jujur. Bukan sedikit uang negara terbuang untuk ini,” ujarnya. Rakyat, sambung Yahya, tidak serta merta bisa dipersalahkan dalam praktik politik uang di pemilu kali ini, sebab masyarakat sifatnya hanya menerima. “Artinya, siapa yang datang dan memberi tetap diterima, tetapi belum tentu itu yang dipilih. Jadi, politik uang itu tidak seperti apa yang dibayangkan,” kata Yahya. Menurut Yahya, masyarakat masih memiliki hati nurani dengan tetap menjatuhkan pilihannya kepada caleg yang dianggapnya telah berbuat. “Kalau menurut perhitungan saya, setidaknya hanya 25% masyarakat yang memilih karena uang,” ujarnya. Jadi, lanjut Yahya, menyalahkan masyarakat terhadap praktek politik uang tidaklah mendasar. “Janganlah kambinghitamkan rakyat untuk menutupi atau melegalkan perbuatan yang telah dilakukan. Kasihan rakyat,” ungkapnya. Yahya mengaku kecewa terhada- perangkat penyelenggara pemilu karena menyalahkan rakyat untuk menutupi perbuatan yang telah dilakukan. “Ini bukan masalah saya tidak menang, tapi persoalan kejujuran. Saya ikhlas kalah, kalau permainan itu dilakukan secara fair dan jujur. Tapi, kalau tidak jujur, kemanapun saya siap,” tegasnya. (BS-001)