Medan, (beritasumut.com) – Komisi D DPRD Kota Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan merevisi Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 42 Tahun 2011 perihal pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
Desakan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan Ahmad Parlindungan Batubara usai mempimpin rapat internal Komisi D di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (3/4/2014).
“Kita desak Pemko Medan menyempurkan dan merevisi perwal itu dengan memberikan rincian dan petunjuk teknis sekaligus merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2911 tentang Pajak Reklame,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menurut politisi yang akrab disapa Lindung itu, Komisi D melihat masalah ini sebagai suatu hal yang mendesak untuk segera dilakukan, mengingat semakin semrawutnya reklame-reklame yang semakin menjamur di Medan.
Sebab, ujar caleg DPRD Sumut dari PPP Nomor Urut 5 Dapil Sumut I itu, belakangan ini hampir di setiap sudut dan inti Kota Medan telah dibanjiri reklame. Bahkan di badan-badan jalan, pulau jalan, dan taman telah banyak berdiri reklame.
“Untuk itu Kota Medan membutuhkan perwal yang tegas dan jelas untuk mengatur bagaimana reklame di Kota Medan dapat ditata dengan baik dan tetap berkontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame,” katanya.
Selama ini, lanjut Ketua Fraksi PPP DPRD Medan ini, Komisi D DPRD Medan melihat walaupun Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sudah ada, namun implementasi pelaksanaan dan penegakkan perda tersebut terkendala.
“Hal ini akibat perwal yang mengatur tentang Perda tersebut belum merinci secara jelas. Untuk itu kita berharap Walikota merevisi Perwal Nomor 42 Tahun 2011 tersebut,” pungkasnya. (BS-001)