Medan, (beritasumut.com) – Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNN Sumut) menyesalkan sikap Pemerintah Provinsi Sumut yang menolak pengajuan anggaran penelitian untuk mengubah imej Kampung Kubur, Medan, menjadi ikon bisnis legal. "BNN mengajukan anggaran untuk program development alternatif senilai Rp5 miliar. Untuk merubah imej Kampung Kubur bukan menjadi ikon atau pusat bisnis yang ilegal sebesar Rp600 juta. Namun ditolak Pemprov Sumut," ujar Kepala BNN Sumut Kombes Pol Rudi Tranggono didampingi Direktur Diseminasi Informasi BNN RI Gun Gun Siswadi di Warkop Jurnalis, Jalan Agus Salim, Kota Medan, Sumut, Selasa (25/2/2014).Dijelaskan, alasan Pemprov Sumut menolak pengajuan anggaran karena anggaran habis dialokasikan untuk pelaksanaan pesta demokrasi legislatif yang dilaksanakan pada 9 April 2014 dan Pemilihan Presiden pada 9 Juli 2014. "Kita masih menunggu anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Sumut," imbuh mantan Kabid Humas Polda Bangka Belitung itu.Ditegaskan Rudi, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan masyarakatnya yang sakit akibat penyalahgunaan narkoba. "BNN pesimis Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran untuk masyarakatnya yang sakit akibat penyalahgunaan narkoba," ujarnya.Dikatakan, BNN sudah menerapkan program yang sudah berjalan Tahun 2013 kepada petani di Mandailing Natal (Madina) yang sebelumnya sebagai petani ganja menjadi petani nilam. "Pemberdayaan alternatif kita kepada masyarakat yang tadinya petani ganja perlahan-perlahan dengan kelompok petani-petani sendiri, dibangun mereka sendiri dan dibantu BNN, sekarang mereka menjadi petani nilam," ungkapnya.Sementara untuk mengubah imej Kampung Kubur, Medan, BNN bekerjasama dengan beberapa universitas melakukan penelitian bersama, kemudian membentuk komunitas. Di Sumut, ada beberapa lokasi yang menjadi ikon penyalahgunaan narkoba yang sama persis dengan Kampung Ambon, Jakarta. Melalui development alternatif yang diprogramkan BNN ini, imej itu akan diubah walaupun tidak mudah."Kita akan tanya kelompok-kelompok masyarakat Kampung Kubur pengen mereka itu apa. Community ini misalnya berkeinginan berdagang martabak atau kepengen jualan apa saja yang sifatnya legal. Keinginannya diserahkan kepada kelompok masyarakat yang kita bentuk. Terserah maunya apa, mereka yang menentukan, BNN hanya mendampingi mereka," jelasnya.Disebutkan, kelompok masyarakat didampingi Pemerintah Kabupaten/Kota dan BNN RI serta beberapa lembaga berada di dalam kelompok masyarakat itu. "Pemerintah Kabuaten/Kota, BNN RI dan beberapa lembaga terlibat dalam kelompok masyarakat yang dibentuk masyarakat Kampung Kubur. Yang di Madina, kita bekerjasama dengan yayasan ibu-ibu menteri dan Pertamina Foundation," sebutnya. Dikatakan, pemerintah, BNN RI dan beberapa lembaga yang terlibat memfasilitasi modal kerja, bukan memberikan modal kepada kelompok masyarakat Kampung Kubur. (BS-001)