Panyabungan, (beritasumut.com) – Puluhan peserta seleksi Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) yang tergabung dalam Forum Pelamar Umum Formasi Tahun 2013 Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan aksi demo di Kantor DPRD Kabupaten Madina, Panyabungan, Kabupaten Madina, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (18/2/2014). Mereka menuntut pemerintah mengumumkan hasil ujian CPNS.Sebelumnya pelamar CPNS telah mendatangi kantor bupati untuk berjumpa dengan Plt Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution mempertanyakan kenapa di Madina belum diumumkan CPNS yang lulus.Dalam pernyataan sikap Forum Pelamar Umum CPNS 2013 disebutkan, pelamar umum CPNS Madina 2013 yang mengikuti ujian seleksi pada 3 November 2013 merasa terzolimi akan kebijakan Plt Bupati Madina yang belum mengumumkan hasil ujian CPNS.Pengunjukrasa merasa kecewa terhadap pernyataan Plt Bupati Madina yang tidak mematuhi peraturan Kemenpan Nomor 7 Poin C yang berbunyi PPK wajib menyampaikan hasil ujian kelulusan kepada Kepala BKN paling lambat 30 hari kalender sejak diumumkannya kelulusan.Selain itu pendemo juga resah melihat Plt Bupati yang tidak mendukung kebijakan panselnas yang menyatakan panselnas sebenarnya ingin membantu pemda mendapatkan SDM aparatur yang berkualitas dan punya kompentensi. Ini agar CPNS bukan hanya untuk anak pejabat, tetapi anak tukang kebun juga bisa masuk kalau dia pintar.Selain itu, DPRD Madina yang membidangi permasalahan ini yakni Komisi I dinilai tidak berkompeten dalam melaksanakan tugas karena membiarkan permasalahan ini berlarut-larut tanpa menegur dan memaksa Plt Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution menjalankan peraturan Kemenpan.Wakil Ketua Komisi I DPRD Madina Iskandar Hasibuan yang menerima pelamar CPNS menjelaskan, DPRD Madina khususnya Komisi I telah berbuat tanpa sepengetahuan para pelamar CPNS. Disebutkan, Komisi I telah berangkat ke Kantor Kemenpan mempertanyakan masalah ini, namun Komisi I selalu mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan.“Saya sampaikan kepada CPNS yang telah menegur kami, DPRD Madina siap membantu saudara, bahkan kalau tantangannya nyawa sekalipun, saya siap,” paparnya.Sementara Kepala BKD Madina Syahdan yang dipanggil DPRD untuk menerima pelamar CPNS yang melakukan unjukrasa menyampaikan, terkait permasalahan CPNS, BKD Madina telah menyurati Menpan.Pada 24 Desember 2013, Plt Bupati Madina telah menyurati Mendan dan SK penetapan berdasarkan ranking passing gread yang telah diumumkan Menpan telah dikirim agar hasil itu diumumkan Menpan. Namun sampai sekarang yang diterima Pemkab Madina dari Menpan malah surat dikirimkan Plt Bupati tersebut.Tanggal 27 Desember 2013 Plt Bupati Madina kembali menyurati Menpan agar mengumumkan hasil SK penetapan yang dikirim, namun sampai sekarang Menpan belum mengumumkannya.“Terkait tudingan bahwa BKD tidak berbuat, silahkan cek ke Menpan surat dan SK penetapan yang telah kita kirim ke Menpan. Saya siap tanggung jawab. Kalau tidak ada, saya siap dipukuli oleh pelamar CPNS ini,” tegasnya.Diakui, saat ini BKD tersudut akibat kebijakan Menpan. Semua dituduhkan ke BKD, padahal Menpan yang tidak mengumumkan. Kalau pelamar CPNS tidak yakin, Syahdan bersedia mendampingi CPNS mengecek surat yang dikirimkan ke Menpan di Jakarta.Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatam, dalam pekan ini pelamar CPNS Formasi 2013 bersama Kepala BKD dan DPRD Madina akan mendatangi Kantor Menpan untuk mengetahui dimana kendalanya sehingga CPNS yang lulus belum diumumkan. (BS-026)