Medan, (beritasumut.com) – Pemko Medan diminta memperhatikan kesejahteraan nelayan kecil. Apabila Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diberlakukan nantinya, nelayan jangan sampai terbebani.Imbauan ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Medan Ferdinand Lumban Tobing saat membacakan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi TPI dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Senin (17/2/2014).Lebih jauh Ferdinand mengungkapkan, pada Bab II Pasal 2 dalam ranperda itu disebutkan maksud dan tujuan peraturan daerah ini untuk memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan melalui pelelangan ikan, dan mengutamakan stabilitas harga ikan. “Bagaimana sistem yang akan dilakukan Pemko Medan dalam menstabilitaskan harga ikan tersebut,” tanyanya.Kemudian, pada Bab VIII disebutkan struktur dan besarnya tarif serta besaran harga dasar ikan diatur dengan peraturan walikota. FPG mempertanyakan bagaimana dan apa yang menjadi dasar Pemko Medan dalam mengatur besaran harga dasar ikan.“Sebab, kita ketahui bahwa harga ikan setiap hari tidak stabil akibat cuaca buruk dan langka atau sulitnya solar untuk perahu nelayan melaut. Mohon penjelasan perihal masalah ini,” tegas Ferdinand. Ferdianand juga mempertanyakan maksud dan arti Bab X Pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau domkumen lain yang dipersamakan. “Juga pada Bab XIII Pasal 18, disebutkan kembali retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Apa maksud dan arti dari Bab X dan Bab XIII tersebut,” ujarnya.Kemudian pada Bab XVI Pasal 22 ayat (1) disebutkan, soal pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. “Apa yang menjadi dasar Pemko Medan dalam hal pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tersebut,” tegasnya.Untuk itu, kata Ferdinand, melihat pentingnya peraturan daerah ini agar berdaya guna dan berhasil guna di kemudian hari, pihaknya menyarankan untuk benar-benar meneliti baik-baik konsideran, bab, pasal, ayat dan juga hal-hal yang mendasar, seperti ketentuan besarnya tarif agar tidak membebani masyarakat.Kemudian FPG menyarankan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Medan melakukan pembenahan guna menciptakan citra dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Juga juga perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan oleh dinas terkait.“Yang terpenting, dalam pembahasan ranperda nantinya, himpunan nelayan, koperasi perikanan dan pemilik tangkahan serta gudang harus diikutsertakan,” tegasnya. (BS-001)