Medan, (beritasumut.com) – Di tengah keprihatinan masyarakat Kota Medan belakangan, ini baik dalam pelayanan publik maupun perekonomian, sepertinya tidak disikapi wakil rakyat yang duduk di DPRD. Inilah yang tercermin di penghujung akhir masa jabatan Anggota DPRD Medan Periode 2009-2014.
Seolah tak menunjukkan respon sebagai pejabat pilihan rakyat, di penghujung masa baktinya, DPRD Medan menganggarkan perjalanan dinas ke luar kota dengan alasan untuk bimbingan teknis (Bintek) dan rapat koordinasi serta konsultasi. Dananya cukup fantastis, yakni sebesar Rp21,4 miliar lebih. Anehnya, setiap tahun anggaran ini selalu ada.
Anggaran yang berasal dari APBD alias uang rakyat ini tentu saja menyita perhatin pengamat kebijakan anggaran di Kota Medan, yang menilai anggaran tersebut sebagai sesuatu yang menyedihkan, mengingat anggaran tersebut dialokasikan di penghujung masa bakti mereka.
Penelusuran yang dilakukan wartawan, anggaran sebesar itu tercantum dalam sejumlah kegiatan, diantaranya bimbingan teknis dengan kode rekening 1.20.1.20.04.05.03 sebesar Rp1,7 miliar lebih, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dengan kode rekening 1.20.1.20.04.01.18 sebesar Rp15,8 miliar lebih, kemudian peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan dengan kode rekening 1.20.1.20.04.25.07 sebesar Rp3,9 miliar.
“Ini sangat menyedihkan. Karena anggaran tersebut dianggarkan di penghujung masa bakti Anggota DPRD Medan yang tinggal beberapa bulan lagi,” kata pengamat kebijakan anggaran, Elfenda Ananda, saat diminta wartawan tanggapannya melalui telepon, Ahad (16/2/2014).
Mantan Sekretaris Eksekutif Fitra Sumatera Utara ini menilai anggaran sebesar itu tidak efektif. “Kalau di sisi efektifitasnya, kita melihat jelas anggaran itu merupakan bentuk pemborosan. Terlebih anggaran untuk bintek,” terangnya.
Elfenda sangat menaruh kecurigaan besar mengingat anggaran untuk bintek cukup besar. “Anggaran untuk bintek di sisa masa bakti mereka ada Rp1,7 miliar. Kok selama lima tahun terus-terusan bintek,” ujarnya dengan penuh keheranan.
Karena itulah Elfenda menilai perlu adanya kewaspadaan terhadap penggunaan anggaran tersebut. “Anggaran ini harus diwaspadai, karena bisa saja untuk kepentingan tertentu. Apalagi mereka (anggota dewan) sudah sangat membutuhkan anggaran untuk untuk amunisi menghadapi pemilu. Kalau lima tahun terus belajar (bintek-red), kita heran juga,” terangnya.
Terkait besarnya anggaran “jalan-jalan” ini, Elfenda menilai sisa masa bakti yang tinggal beberapa bulan ini tak selayaknya digunakan bukan untuk bintek dan konsultasi, tetapi untuk bertarung dan menunjukan jati diri kepada publik bahwa mereka memang pro rakyat.
Elfenda juga menilai anggaran APBD merupakan anggaran paling empuk dijadikan sasaran. “Di saat-saat sekarang, jelas anggaran di APBD merupakan sasaran empuk, mengingat mereka akan sangat kesulitan jika harus mengeluarkan anggaran dari kantong sendiri,” jelasnya.
Dari data yang diperoleh wartawan di DPRD Medan, sejak awal Januari 2014, sebagian besar anggota DPRD Medan melakukan perjalanan dinas berupa konsultasi dan bimbingan teknis ke sejumlah daerah, seperti Batam, Jakarta dan lainnya. (BS-001)