Medan, (beritasumut.com) – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Medan menolak adanya upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Hasyim mengatakan keberadaan KPK hingga saat ini telah menunjukan kinerja yang baik memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, tidak seharusnya jika saat ini ada upaya atau gerakan yang ingin membuat kewenangan KPK sebagai institusi penegak hukum diperlemah.“Lahirnya KPK di zaman pemerintahan Presiden Megawati sudah jelas untuk memberantas KKN. KPK dibentuk karena memang KKN di negara kita ini sudah taraf mengkhawatirkan. Jelas kita tidak setuju jika ada yang ingin melemahkan KPK,” ujar Hasyim melalui telepon, Ahad (9/2/2014). Lebih lanjut dikatakan Hasyim, dirinya mendukung keinginan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana yang akan menarik RUU KUHAP jika terbukti melemahkan kewenangan KPK.“Kalau sampailah Korupsi masuk ke dalam pidana umum atau pidana biasa dan tidak lagi kejahatan luar biasa atau exstra ordinary crime, bisa gawat. Kalau bisa seperti di Cina, pejabatnya korupsi dihukum mati atau dihukum gantung,” ujar Hasyim.Menurut Hasyim yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana membuat KPK itu menjadi lebih besar lagi sehingga tindak pidana korupsi semakin hilang dari bumi pertiwi. Sekadar mengingatkan pembahasan RUU KUHP di DPR RI saat ini banyak mendapat tentangan dari sejumlah aktivisis anti korupsi.Pasalnya sempat beredar kabar dalam RUU KUHAP banyak memangkas kewenangan dan fungsi KPK. Diantaranya terkait penyidikan dan penuntutan, termasuk izin penyadapan. (BS-001)