Medan, (beritasumut.com) – Pelaksana Tugas Walikota Medan T Dzulmi Eldin S menginstruksikan seluruh camat untuk melakukan pendataan ulang terhadap seluruh warganya, terutama yang kurang mampu sehingga diketahui secara pasti berapa jumlahnya sebenarnya guna didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Instruksi ini disampaikan Eldin guna menindaklanjuti data dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan. Disebutkan ada sekitar 34.800 jiwa warga Kota Medan yang belum tercover jaminan kesehatannya. Untuk melakukan pendataan ulang ini, Eldin minta camat untuk melibatkan lurah dan kepala lingkungan yang ada di wilayahnya masing-masing.
“Saya minta camat untuk segera melakukan pendataan ulang terhadap seluruh warganya, terutama yang kurang mampu. Sebab, kita ingin mendapatkan data jumlah warga yang valid guna didaftarkan menjadi peserta BPJS,” kata Eldin ketika memimpin rapat koordinasi kesiapan Kota Medan menghadapi BPJS di Balaikota Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Kamis (16/1/2014).
Menurut Eldin, data dari Dinas Kesehatan akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) untuk diverifikasi. Setelah 10 hari diverifikasi, Disduk Capil selanjutnya menyerahkan data itu kepada masing-masing kecamatan. Selanjutnya camat selama 10 hari juga melakukan verifikasi terhadap data tersebut. “Untuk itulah saya minta kepada camat untuk benar-benar melakukan pendataan,” ungkapnya.
Setelah masing-masing camat melakukan verifikasi, Eldin mengatakan data itu dikembalikan kepada Disdukcapil. Data yang diserahkan masing-masing camat itulah nanti menjadi data valid untuk program BPJS di Kota Medan. Untuk sementara waktu menunggu data warga miskin diverifikasi, maka Pemko Medan masih mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Kota Medan yang benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan. “Insya Allah tidak ada masalah,” jelasnya.
Disinggung apakah data 34.800 saja yang diverifikasi, Eldin mengatakan tidak. Melainkan semua data warga miskin di Medan yang akan diverifikasi kembali, itu artinya membuktikan kalau data warga miskin di Medan tidak valid.
“Kita verifikasi datanya semua, makanya kita harapkan nanti di pertengahan Feburuari sudah ada data yan gmasuk dari kecamatan, sehingga program ini sudah bisa diberlakukan di akhir Februari dan pada awal Maret nanti semua warga sudah tercover jaminan kesehatan,” terangnya.
Terkait alokasi anggaran yang diragukan tidak mencukupi untuk membayar premi keseluruhan warga miskin di Medan, Eldin mengatakan Pemko Medan akan berupaya untuk memenuhi anggaran tersebut. “Kalau anggaran nanti tidak memenuhi, nanti menurut BPJS itu bisa diangsur hingga empat kali,” jelas Eldin.
Sementara itu Kadis Kesehatan Pemko Medan Usma Polita mengatakan, pihaknya berupaya untuk menyikapi kebijakan nasional dan apresiasi Pemko akan mengintegarasikan program tersebut. Namun, kata Usma integrasi itu datanya harus valid, sehingga jelas berapa jumlah rupiah premi yang harus dibayarkan.
“Artinya jelas kita membayar premi bisa di depan, bisa per tiga bulan pertama, bisa juga per enam bulan atau per tahun. Sebelum ada data yang valid maka kita tetap menggunakan program JPKMS, itu pun datanya tetap harus selektif. Tapi yang perlu diingat pelayanan ini berjenjang dari puskesmas baru dirujuk ke rumash sakit tipe D, kemudian tipe C, tipe B baru tipe A,” ujarnya. (BS-001)