Panyabungan, (beritasumut.com) – Direktur Eksekutif Indonesia Constitutional Watch Razman Arif Nasution menyatakan harus ada kebijakan yang radikal dalam menghadapi renegosiasi terhadap penyelesaian tambang emas PT Sorikmas Mining dengan masyarakat Mandailing Natal (Madina).
Hal tersebut diungkapkan Razman yang juga Caleg DPR RI Nomor Urut 6 Partai Gerindra Dapil Sumut 2 menjawab wartawan usai silaturrahim dengan masyarakat Madina yang difasilitatori Ketua Masyarakat Peduli Legislator DPR-RI Saparuddin Haji Lubis di Aula Hotel Rindang, Panyabungan, Rabu (8/1/2014).
Razman menjelaskan, radikal yang dimaksudnya adalah keberanian penuh Pemerintah Kabupaten Madina dalam memainkan kebijakan dan progres dalam proses renegosiasi yang berpihak pada kepentingan serta masa depan rakyat.
“Kalau seorang Bupati, pasti dia akan cek itu ke menteri, bicara sama gubernur ini rakyat saya, saya dapat info dan foto begini. Harus berani, jangan lemah. Ini kepentingan rakyat,” tegas Razman putra asli Pantai Barat Madini ini.
Lanjutnya, jika tidak ada langkah radikal, persoalan tambang di Madina akan terus terjadi dan tidak terselesaikan, yang akhirnya tetap merugikan rakyat Madina.
Razman menambahkan, sejauh ini renegosiasi tambang di Indonesia masih relatif gagal. Termasuk renegosiasi tambang Freeport. Itu karena pemerintah memiliki sisi kelemahan.
“Kelemahannya terletak pada manusia dan kepemimpinan. Presiden relatif lemah dari sisi kualitas kefiguran dan kepemimpinan (leadership).
Berdasarkan kajian Indonesia Constitutional Watch, sebanyak sekitar 150 Undang-Undang di Indonesia semuanya pesanan pihak asing, tandasnya. (BS-026)