Medan, (beritasumut.com) – Anggota Komisi D DPRD Kota Medan Muslim Maksum Yusuf mengatakan Dinas Pertamanan Pemerintah Kota Medan harus transparan dalam memberikan tindakan terhadap pengusaha yang tidak membayar pajak maupun pemilik papan reklame tanpa izin. Selama ini tidak jelas mana saja papan reklame yang melanggar ketentuan.
“Papan reklame melanggar ketentuan ditempel stiker. Dipermalukan pengusaha advertising yang tidak bayar pajak. Kalau dipasang stiker besar-besar, kan malu dia. Enak saja mendirikan papan reklame tanpa izin atau melanggar ketentuan di Kota Medan, tanpa memberikan kontribusi. Dengan begitu bisa menimbulkan efek jera,” tegasnya di Medan, Rabu (8/1/2014).
Menurutnya selama ini tidak ada tindakan tegas yang diberikan bagi mereka yang telah merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu. Dengan adanya pemasangan stiker bertuliskan tidak ada izin atau melanggar ketentuan, maka masyarakat ikut mengawasi mana saja yang melanggar peraturan.
“Dengan begitu, SKPD bersangkutan bisa terbantu dan cepat memberikan tindakan. Selama ini kan samar-samar. Tidak tahu mana yang punya izin atau tidak. Mana yang melanggar ketentuan atau tidak. Kalau dengan adanya pemberitahuan, semua orang menjadi tahu dan jelas. Ke depan harus lebih transparan,” ungkapnya.
Politisi PKS ini juga menilai selama ini penertiban dilakukan terkesan tebang pilih. Bahkan, sudah pilih tebang. Pilih tebang dimaksud adalah dipilih dulu mana yang bisa ditebang atau dibongkar. Asumsi tersebut muncul akibat tidak transparannya penertiban dilakukan selama ini. Sebab, ada celah yang dibuat untuk bermain di lapangan.
“Bukan tebang pilih lagi, tapi pilih tebang. Ada dugaan dipilih dulu mana yang ditebang, mana yang diamankan. Sebab, ada celah. Inilah kelemahan dinas pertamanan. Cuap-cuap dulu, baru dibongkar. Terkesan memberikan aba-aba akan ada tindakan tegas diberikan. Bongkar dulu baru sampaikan. Kalau terus seperti ini, sama saja omong kosong,” pungkasnya. (BS-001)