Medan, (beritasumut.com) – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPAPBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 akhirnya disampaikan pada sidang paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (19/11/2013).
Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun memaparkan, jumlah pendapatan daerah untuk RP APBD 2013 diproyeksikan sebesar Rp9.118.133.465.652. Jika dibandingkan dengan APBD murni 2013 sebesar Rp8.481.871.649.956, mengalami pertambahan sebesar Rp636.261.815.696 atau 7,50 persen.
Pertambahan proyeksi pendapatan daerah itu, kata Gubernur Sumut bersumber dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan dari sektor dana perimbangan mengalami penurunan dari jumlah yang diproyeksikan sebelumnya. Pertambahan jumlah PAD diperkirakan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, sedangkan PAD yang sah antara lain dari penerimaan denda pajak kendaraan bermotor.
Sementara, pada RPAPBD 2013 jumlah belanja daerah direncanakan sebesar Rp9.032.417.688.998, jika dibandingkan dengan APBD murni 2013 sebesar Rp8.866.922.252.506, mengalami pertambahan sebesar Rp165.495.436.492 atau 1,87 persen.
Pertambahan rencana belanja daerah itu, menurut Gubernur Sumut, hanya pada kelompok belanja tidak langsung, sedangkan kelompok belanja langsung mengalami penurunan dari jumlah yang diproyeksikan sebelumnya.
Dipaparkannya, bahwa kenaikan rencana belanja tidak langsung dialokasikan untuk pertambahan belanja pegawai, sedangkan penurunan jumlah alokasi belanja langsung dari yang direncanakan sebelumnya pada APBD murni 2013, sebagai akibat dilakukannya evaluasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh masing-masing SKPD terhadap program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 disebabkan sesuatu hal, serta terhadap kegiatan apabila dilaksanakan sesuai target yang diharapkan, masih dapat dilakukan penghematan anggaran, dengan sedapat mungkin tidak mempengaruhi pencapaian program prioritas pembangunan sesuai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumut.
Berdasarkan perbandingan jumlah proyeksi pendapatan daerah dengan rencana belanja daerah, maka pada rancangan perubahan APBD TA 2013 ini diperkirakan akan mengalami surplus anggaran sebesar Rp85.715.776.654.
Untuk sektor pembiayaan daerah pada RPAPBD 2013 ini penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa), dialokasikan sebesar Rp14.727.591.047, jika dibanding dengan prediksi pada APBD murni 2013 sebesar Rp385.050.602.550, mengalami penurunan sebesar Rp370.323.011.503.
Penurunan jumlah silpa yang dialokasikan pada perubahan APBD 2013 merupakan jumlah sedinitif berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Peraturan Daerah Provisni Sumut tentang pelaksanaan APBD 2012.
Selanjutnya jumlah pengeluaran pembiayaan daerah pada RPAPBD 2013 direncanakan sebesar Rp100.443.367.701, sedangkan pada APBD murni 2013 untuk pengeluaran pembiayaan sebelumnya tidak dianggarkan.
Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut direncanakan untuk penyertaan modal kepada PT Bank Sumut sebesar Rp100 miliar, sesuai rapat umum pemegang saham (RUPS) dan sesuai permintaan Bank Indonesia.
Sehingga berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan pembiayaan dengan jumlah pengeluaran pembiayaan, maka jumlah pembiayaan daerah mengalami selisih kurang sebesar Rp85.715.776.654. Selanjutnya selisih kurang dari jumlah pembiayaan daerah tersebut akan ditutupi dari jumlah surplus anggaran.
Terkait dengan penjelasan itu, dapat dipahami bahwa walaupun PAD meningkat sebesar 7,50 persen, tapi terdapat skala prioritas belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dianggarkan melebihi dari pertambahan target pendapatan daerah, sehingga perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran, kata Gatot dihadapan anggota DPRD Sumut dan sejumlah Pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah yang ikut hadir pada sidang paripurna tersebut. (BS-022)