Medan, (beritasumut.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota Medan memberikan penjelasan terkait anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengalami kenaikan 50 persen di APDB 2014.
Permintaan ini disampaikan Juru Bicara FPKS dalam Pemandangan Umum (PU) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPRD Medan, Jalan Krakatau, Medan, Selasa (19/11/2013).
"Kami minta penjelasan terkait anggaran pada masing-masing SKPD yang mengalami kenaikan 50 persen lebih dari tahun sebelumnya," ungkap Juliandi.
Dijelaskannya, ada tujuh SKPD yang anggarannya meningkat secara signifikan diantaranya Kantor Sandi yang mengalami kenaikan Rp7.986.714.000 atau 365,49 persen. Sebelumnya pada APBD Tahun 2013 Rp2.185.186.000 sementara pada R-APBD 2014 menjadi Rp10.171.900.000
Badan Kesbanglinmas yang mengalami kenaikan Rp9.000.000.000 atau 110,35 persen. Sebelumnya pada APBD 2013 Rp8.155.756.000 sementara pada R-APBD 2014 menjadi Rp17.155.756.000.
Kantor Arsip yang mengalami kenaikan Rp1.457.855.000 atau 94.53 persen. Sebelumnya pada APBD 2013 Rp1.542.145.000 sementara pada R-APBD 2014 menjadi Rp3.000.000.000.
Badan Ketahanan Pangan mengalami kenaikan Rp4.524.256.000 atau 79,54 persen. Pada APBD 2013 Rp5.688.304.000 sementara pada R-APBD 2014 menjadi Rp10.212.560.000.
Dinas Koperasi dan UKM yang mengalami kenaikan Rp5.928.027.000 atau 79,20 persen. Pada APBD 2013 Rp7.484.768.000 sementara pada R-APBD 2014 menjadi Rp13.412.795.000.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengalami kenaikan Rp1.335.347.000 atau 61,39 persen. Pada APBD 2013 Rp2.175.153.000 sementara pada R-APBD 2014 menjadi Rp3.510.500.000.
Badan Lingkungan Hidup mengalami kenaikan Rp3.824.853.750 atau 51,15 persen. Pada APBD 2013 Rp7.477.596.250 sementara pada R-APBD 2014 menjadi Rp11.302.450.000.
Dalam pandangan umumnya juga, FPKS juga mendesak Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin agar segera mengangkat Kepala Dinas Pendidikan defenitif agar kinerja Dinas Pendidikan lebih baik.
"Tidak perlu ada yang dikhawatirkan dengan segera mengangkat pejabat defenitif. Kami minta penjelasan, kapan akan dilantik pejabat yang bersangkutan," jelasnya. (BS-001)