Terkait Meletusnya Gunung Sinabung

Ketua KI Sumut Ingatkan Pejabat Publik Berikan Informasi Benar

Redaksi - Rabu, 06 November 2013 21:18 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://beritasumut.com/cdn/photo/dir112013/beritasumut_Zaki.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 171
Ist
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara HM Zaki Abdullah

Medan, (beritasumut.com) – Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara HM Zaki Abdullah mengingatkan pejabat publik di Kabupaten Karo memberikan informasi  yang benar kepada masyarakat menyusul  meletusnya Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

Menurut  Zaki, memberikan informasi kepada masyarakat terkait bencana meletusnya Gunung Sinabung berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  publik termasuk ke dalam informasi serta merta.

“Diminta ataupun tidak diminta, jika ada bencana alam seperti meletusnya gunung Sinabung di Karo,  pejabat publik terkait  wajib memberikan informasinya,” tegas Zaki saat dihubungi wartawan lewat telepon, Rabu (6/11/2013).

Zaki menambahkan, informasi serta merta yang wajib diberikan ke masyarakat, seperti potensi dampak letusan gunung Sinabung, ke mana masyarakat harus mengungsi dan menyelamatkan diri ke lokasi yang aman.

“Dengan informasi yang jelas, masyarakat tidak akan panik dan bertanya-tanya kemana harus mengungsi,” paparnya.

Diakui mantan Ketua Komisi C DPRD Sumut ini, informasi terkait meletusnya Gunung Sinabung memang telah disiarkan media massa cetak dan elektronik. Namun,  tidak semua masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung membaca dan menonton televisi. 

Karenanya tambah mantan Ketua PWI Sumut ini, peran pejabat publik seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Karo, aparat Pemkab Karo, personil TNI dan Polri  khususnya yang bertugas di Karo pro aktif memberikan informasi yang benar dengan menggunakan media yang mudah dipahami dan dilihat oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak panik, salah dalam penyelamatan diri dan dapat meminimalisir dampak yang timbulkan bencana.

“Bagi pejabat publik yang tidak memberikan informasi serta merta menurut UU No 14 Tahun 2008, dapat dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman satu tahun kurungan dan denda lima juta rupiah,” tandasnya. (BS-001)


Tag:

Berita Terkait

Berita

E-Goverment Persingkat Alur Birokrasi Pemerintahan

Berita

Bupati Tobasa Minta Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi

Berita

Terima Komisi Informasi, Komisi A DPRD Sumut: Keterbukaan Informasi Jangan Timbulkan Keresahan

Berita

KKI Sumut Bertekad Hasilkan Karateka Berjiwa Sportif

Berita

AJI Medan Ajak Masyarakat Semakin Kritis Serap Informasi

Berita

Parpol Wajib Membuka Akses Informasi