Medan, (beritasumut.com) – Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara HM Zaki Abdullah mengingatkan pejabat publik di Kabupaten Karo memberikan informasi yang benar kepada masyarakat menyusul meletusnya Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.
Menurut Zaki, memberikan informasi kepada masyarakat terkait bencana meletusnya Gunung Sinabung berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik termasuk ke dalam informasi serta merta.
“Diminta ataupun tidak diminta, jika ada bencana alam seperti meletusnya gunung Sinabung di Karo, pejabat publik terkait wajib memberikan informasinya,” tegas Zaki saat dihubungi wartawan lewat telepon, Rabu (6/11/2013).
Zaki menambahkan, informasi serta merta yang wajib diberikan ke masyarakat, seperti potensi dampak letusan gunung Sinabung, ke mana masyarakat harus mengungsi dan menyelamatkan diri ke lokasi yang aman.
“Dengan informasi yang jelas, masyarakat tidak akan panik dan bertanya-tanya kemana harus mengungsi,” paparnya.
Diakui mantan Ketua Komisi C DPRD Sumut ini, informasi terkait meletusnya Gunung Sinabung memang telah disiarkan media massa cetak dan elektronik. Namun, tidak semua masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung membaca dan menonton televisi.
Karenanya tambah mantan Ketua PWI Sumut ini, peran pejabat publik seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Karo, aparat Pemkab Karo, personil TNI dan Polri khususnya yang bertugas di Karo pro aktif memberikan informasi yang benar dengan menggunakan media yang mudah dipahami dan dilihat oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak panik, salah dalam penyelamatan diri dan dapat meminimalisir dampak yang timbulkan bencana.
“Bagi pejabat publik yang tidak memberikan informasi serta merta menurut UU No 14 Tahun 2008, dapat dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman satu tahun kurungan dan denda lima juta rupiah,” tandasnya. (BS-001)