Medan, (beritasumut.com) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung sepenuhnya rencana PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I melakukan pembangunan sekaligus pengelolaan Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara. Pemanfaatan Pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan sinergi dan mendorong pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke yang termasuk ke dalam MP3EI.
Dukungan ini secara langsung disampaikan Wakil Gubernur Sumut Ir Tengku Erry Nuradi MSi saat menerima audiensi Direktur Utama PT Pelindo I Bambang Eka Cahyono, Direktur Keuangan Farid Luthfi, Direktur PDM Imran Iskandar dan Sandy Wijaya di Ruang Kerjanya Wagub Sumut Lantai IX Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (24/10/2013).
Turut mendampingi Wagub, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Pemprov Sumut Ir Sabrina MSi, Kadis Perhubungan Anthony Siahaan, Kadis Perikanan dan Kelautan Zulkarnaen dan Sekretaris Kominfo Sumut M Ayub.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyatakan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung diyakini akan mendukung pertumbuhan kawasan strategis MP3EI sekaligus mendongkrak perekonomian di Sumut.
“Produk yang dihasilkan dari Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke akan lebih mudah diangkut melalu Pelabuhan Kuala Tanjung. Begitu juga dengan bahan baku yang dibutuhkan sejumlah indsutri yang ada di Kawasan Ekonimo Khusus Sei Mangke. Keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung yang komprehensif dapat menekan tingginya biaya transportasi,” ujar Erry.
Namun Erry mengingatkan PT Pelindo I untuk melakukan studi kelayakan secara menyeluruh sebelum membangun Pelabuhan Kuala Tanjung, termasuk ketersediaan pasokan listrik yang mendukung operasional pelabuhan.
“Sebaiknya dilakukan kajian mendalam lebih dahulu. Jangan sampai operasional pelabuhan terkendala, misalnya akibat tidak mendapatkan suplai listrik,” saran Erry.
Lebih lanjut Erry mengimbau PT Pelindo I nantinya melibatkan masyarakat sekitar, baik saat pembangunan maupun setelah beroperasi. PT Pelindo I juga layak berperan dalam menyiapkan masyarakat dengan berbagai keahlian agar mampu bersaing dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC) yang akan berlaku 2015 mendatang.
“Apapun itu bentuk pembangunan yang dilakukan, layaknya masyarakat sekitar mendapat manfaatnya. Jangan sampai masyarakat sekitar menjadi penonton,” tambah Erry.
Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung juga diharapkan akan bersinergi dengan Singapura yang mengandalkan devisa melalui bidang perdagangan dan jasa.
“Singapura tidak memiliki Sumber Daya Alam. Mereka mampu menjadi kiblat perdagangan karena menguasai bidang perdagangan dan jasa. Inonedisia seharusnya lebih dari Singapura,” sebut Erry memberi semangat.
Terkait rencana pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, Pemprov Sumut akan melakukan kajian tersendiri. Tidak tertutup kemungkinan Pemprov Sumut sharing saham melalui Badan Umum Milik Daerah (BUMD), karena pemerintah daerah dibolehkan memiliki saham 30 persen dan Pemerintah Pusat 70 persen.
Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sendiri tidak terlepas dari berakhirnya kerjasama Indonesia dengan konsorsium Jepang dalam pengelolaan PT Inalum yang akan berakhir pada 31 Oktober 2013 mendatang. Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Chatib Basri, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perindustrian MS Hidayat menggelar rapat dengan DPR RI Komisi VI terkait pengambilalihan pengelolaan PT Inalum di Jakarta pada Rabu (21/10/2013).
Sementara Dirut PT Pelindo I Bambang Eka Cahyono mengatakan, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung merupakan rangkaian dari penguatan pelayanan pelabuhan di Sumut. Keberadaan Pelabuhan Belawan saat ini tidak mampu melayani padatnya arus lalulintas kapal kargo dan peti kemas.
“Panjang pelabuhan Belawan saat ini hanya 950 meter. Hanya mampu melayani 1,2 juta peti kemas tiap tahun. Dengan panjang pelabuhan seperti itu, layaknya hanya bisa melayani 1 juta peti kemas per tahun. Sekarang terlalu padat,” jelas Bambang.
Sebagai bentuk solusi, pemerintah pusat dalam waktu dekat melakukan pelebaran pelabuhan sepanjang 700 meter. Total keseluruhan pelabuhan Belawan usai penambahan menjadi 1.650 meter dan dapat menampung 2 juta peti kemas pertahunnya.
“Dengan kapasitas Pelabuhan Belawan yang terbatas mempengaruhi kemampuan bongkar muat. Idealnya, bongkar muat peti kemas paling lama 2 hari untuk satu kapal kargo ukuran besar, tetapi saat ini terpaksa makan waktu 5 hari. Kita menyadari ini merugikan pengusaha,” terang Bambang.
Dengan keterbatasan tersebut, PT Pelindo I berencana membangun Pelabuhan Kuala Tanjung dengan panjang dermaga mencapai 21 kilometer dengan masa pengerjaan mencapai 3 tahun. Pelabuhan Kuala Tanjung nantinya dapat menampung 21 juta peti kemas tiap tahun.
Guna mendukung rencana pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, PT Pelindo telah melayangkan permohonan kepada pemerintah pusat, termasuk izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang telah dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup pada 3 September 2013 lalu.
“Pelabuhan Kuala Tanjung akan terintegrasi dengan PT Inalum dalam bidang pengiriman alumunium dan peti kemas. Untuk memudahkan operasional bongkar muat, PT Pelindo I juga mengajukan surat permohonan kepada Dirjen Perkeretaapian untuk membangun jalur kereta api langsung ke pelabuhan,” ucap Bambang. (BS-001)