Medan, (beritasumut.com) – Seratusan massa Lembaga Swadaya Masyarakat Sentral Monitoring Informasi Sumatera Utara melakukan demo di Kantor Walikota Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Senin (21/10/2013). Dalam aksinya, demonstran mengkritisi kebijakan Pemko Medan yang berencana membangun Pasar Jalan Timah yang dianggap melanggar UU Nomor 38 Tahun 2004 dan Perwal Medan No 9 Tahun 2009.
Rencana pembangunan pasar jalan timah dianggap akan mengakibatkan matinya usaha usaha rakyat di sepanjang Jalan Timah, juga akan mengakibatkan munculnya masalah drainase. Pasalnya, di Jalan Timah terdapat tiga drainase besar yang berfungsi sebagai saluran air untuk mencegah banjir di sepanjang Jalan Asia. Sampai saat ini, Jalan Timah merupakan salah satu jalur hijau di Medan. Pembangunan pasar ini juga akan mengakibatkan kemacetan di sepanjang Jalan Timah.
Menurut pendemo, UU 38/2004 tentang jalan pada Pasal 12 Ayat 1 sampai 3 menyebutkan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Kemudian Pasal 63 Ayat 1 menyebutkan, setiap orang dengan melakukan kegiatan yang dengan sengaja terganggunya fungsi jalan dapat dipidana paling banyak Rp1,5 miliar.
Dengan tegas, para demonstran meminta Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin segera membatalkan rencana pembangunan permanen di Jalan Timah dan pembangunan penampungan sementara di depan rumah warga. Para pendemo juga meminta agar Plt Walikota Medan memnindak Anggota Dewan Kota Medan Sumandi Wijaya yang terindikasi sebagai pengembang yang telah membuat resah warga.
Pendemo menegaskan mereka bersama warga dan pedagang akan terus melakukan penolakan terhadap pembangunan Pasar Jalan Timah. (BS-020)