Medan, (beritasumut.com) – Buntut belum dibayarnya uang untuk transport kader posyandu di Kota Medan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Medan. Hingga Oktober ini pembayaran uang transport belum juga dilakukan dengan alasan efisiensi anggaran.
“Efisiensi yang dilakukan terhadap anggaran transport kader posyandu di Kota Medan sangat tidak pantas dilakukan mengingat seharusnya ada anggaran lain yang perlu dilakukan efisiensi selain anggaran ini,” ungkap Sekretaris Komisi B DPRD Medan HT Bahrumsyah SH di Medan, Senin (7/10/2013).
Bahrum menilai, anggaran yang diperuntukan bagi kader posyandu Rp50 ribu per bulan masih belum pantas, konon lagi Pemerintah Kota Medan melakukan efisiensi terhadap anggaran ini. “Kita menilai anggaran untuk kader posyandu masih belum maksimal, konon lagi kemudian Pemko Medan melakukan efisiensi. Saya menilai apa yang dilakukan terhadap anggaran kader posyandu ini adalah tidak pantas dilakukan,” ungkapnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan anggaran untuk kader posyandu Kota Medan seharusnya menjadi prioritas mengingat kader posyandu merupakan ujung tombak bagi berlangsungnya pelayanan kesehatan di Kota Medan. “Kita mengharapkan anggaran kader Posyandu ini menjadi prioritas, jadi pemko harus serius,” ungkap Bahrum.
Dalam permasalahan ini Bahrum juga menilai langkah yang dilakukan Pemko Medan tidak etis dengan memotong anggaran kader posyandu ini menjadi Rp30 ribu. “Kita juga sangat kecewa, selain efisiensi pemko juga ternyata melakukan pemotongan anggaran ini yang tadinya Rp50 ribu/bulan menjadi Rp30 ribu/bulan,” ungkapnya.
Untuk itu, DPRD Medan akan mengambil langkah dengan memanggil Dinas Kesehatan Kota Medan untuk mengklarifikasi permasalahan ini. “Komisi B akan meminta klarifikasi ke Dinas Kesehatan, kenapa permasalahan ini bisa terjadi. Sudahlah kena efisiensi, pembayarannya di tunda dan kena potong pula,” ungkap Bahrum.
Politisi asal Dapil V ini mengingatkan permasalahan yang akan timbul dari permasalahan ini. “Jangan heran dengan masalah ini kinerja kader Posyandu yang menjadi ujung tombak penyuluhan kesehatan akan menurun dan jangan heran kalau banyak kasus kesehatan yang akan timbul dari permasalahan ini, seperti meningkatnya kasus gizi buruk,” ungkap Bahrum.
Seperti diketahui, Kader posyandu di Kota Medan mengeluhkan belum dibayarnya uang transport oleh Dinas Kesehatan Kota Medan sebesar Rp50.000/bulan terhitung mulai Januari hingga Agustus.
“Saya berteri makasih kepada Bapak Sabar Syamsurya Sitepu, kami dari kader Posyandu ingin menyampaikan keluhan kami soal belum dibayarnya uang transport kami dari Januari sampai Agustus,” ungkap kader posyandu Tegal Sari II Hj Kartia Sitorus.
Dikatakan Kartia Sitorus, kader Posyandu di Kelurahan Tagal Sari II mengharapkan Dinas Kesehatan bisa merealisasikan segera permasalahan belum dibayarnya uang transport tersebut. “Kita sudah menyampaikan permasalahan ini, melalui reses ini diharapkan bisa direalisasikan,” ungkapnya.
Tidak hanya resah belum dibayarnya uang transport tersebut, kader Posyandu juga kecewa dengan Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Kesehatan yang memotong uang transport yang tadinya Rp50.000 menjadi Rp30.000. “Kita kecewa dengan Dinas Kesehatan yang tidak hanya menunda pembayaran tetapi juga memotong uang transport kader posyandu,” ungkapnya.
Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Iman Surya membenarkan belum dibayarnya uang transport kader Posyandu di Kota Medan dikarenakan adanya efisiensi anggaran.
“Uang transport kader posyandu di Kota Medan belum bisa dicairkan karena adanya efesisensi anggaran di APBD Kota Medan,” ungkap Iman.
Iman juga mengatakan, uang transport kader Posyandu di Kota Medan juga turun menjadi Rp30.000 yang sebelumnya Rp50.000. “Untuk uang kader posyandu diturunkan menjadi Rp30.000 yang sebelumnya Rp50.000,” ungkapnya. (BS-001)