Panyabungan, (beritasumut.com) – Masyarakat Madina saat ini dan ke depan harus semakin kritis dan tidak memilih lagi Anggota DPRD yang menjabat sekarang untuk pileg yang akan datang. Ddemikian juga dengan para Pimpinan SKPD supaya dievaluasi Plt Bupati Madina Drs H Dahlan Hasan Nasution jika sudah memiliki legalitas.
Hal ini ditegaskan Pengamat Pemerintahan, Irwan H Daulay SPd melalui telepon, Senin (30/9/2013).
Irwan yang juga Tokoh Pemuda Madina ini melanjutkan, sebagian besar dari mereka dalam memperoleh jabatan tersebut diduga melalui pertimbangan subjektif, sehingga tidak memilki program yang dapat dibanggakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madina.
“Diharapkan dalam menetapkan Pimpinan SKPD harus dipertimbangkan kredibilitas, kapabilitas dan kemampuan manajerial yang baik dengan adanya hal demikian para calon Pimpinan SKPD nantinya tidak ada yang tersangkut pidana dan diduga melakukan penggelapan anggaran APBD,” harap Irwan.
Lanjut Irwan, Plt Bupati Madina Drs H Dahlan Hasan Nasution, nantinya diharapkan berani mengaudit harta kekayaan para calon pimpinan SKPD, sehingga upaya penyelamatan pemerintahan yang selalu digaungkan oleh Plt Bupati benar-benar terwujud.
“Membangun Madina harus dilakukan oleh manusia-manusia yang memilki kepedulian tinggi, memahami akar persoalan dan mampu merumuskan langkah-langkah penyelesaiaannya. Manusia-manusia tersebut juga harus mampu membangun tim yang kuat dan solid dengan memilki visi yang jauh ke depan dan menjadikan kepentingan umum sebagai hal yang tidak dapat ditawar-tawar,” ungkapnya.
“Para legislatif dan eksekutif harus menjadi motor penggerak perubahan bukan malah sebaliknya menjadi pemburu rente, sehingga kepentingan masyarakat selalu diabaikan. Produk Domestik Regional Bruto Madina sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat sangat memprihatinkan, jurang kesenjangan semakin tinggi, APBD dan SDA menjadi sapi perahan yang kuat mengisap darah yang lemah dan yang lemah semakin terpuruk,” papar Irwan.
Masih kata Irwan, pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat Madina tiddk memberikan efek yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup, akibat harga jual petani yang sangat lemah, lahan yg semakin sempit dan lambannya penerapan teknologi pangan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen Produk Domestik Regional Bruto. Aktifitas ekonomi pemerintah, swasta dan rumah tangga dihitung dalam satu tahun berdasarkan harga berlaku atau konstan. Kalau perkepala namanya PDRB per kapita Tahun 2012 Madina sekitar 1.200 Dollar, sementara rata-rata nasional sebesar 3.500 Dollar.
“Sementara melalui proyek MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang digalakkan oleh pemerintah dibawah besutan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, PDB kita pada Tahun 2025 ditargetkan sekitar 15.000 Dollar. Oleh karena itu beban sangat berat di pundak pemerintah dan sektor swasta utk mencapainya,” jelasnya.
“Kita sangat optimis, target nasional tersebut akan dapat diimbangi sepanjang elemen-elemen terkait dapat digerakkan secara terstruktur, sistematis dan massif sebab sangat dibutuhkan kabinet yang kuat, pekerja keras, memiliki keahlian-keahlian khusus di bidang perencanan pembangunan dan investasi serta merenegosiasi seluruh investasi yang ada di Madina dengan kepemilikan saham minimal 20% terhadap perusahaan yang on going dan minimal 30% bagi yang masih belum berproduksi,” katanya.
Irwan juga menambahkan, kemudian menertibkan pengelolaan SDA yang tidak memiliki ijin dan kemudian memprosesnya berdasarkan hukum yang berlaku dan bagi pertambangan rakyat diberikan pembinaan dan proteksi dengan aturan main yang jelas sehingga menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan hidup. (BS-026)