Medan, (beritasumut.com) – Sebanyak delapan peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang tidak lulus 10 besar membeberkan dugaan kecurangan yang terjadi dalam seleksi yang mereka ikuti.
Mereka yang menamakan diri Masyarakat Penyelamat Pemilu (Mappilu) tersebut yakni Parlindungan Sibuea (peserta seleksi Calon Anggota KPU Kota Medan), Atmansyah Daulay (Kabupaten Tapanuli Selatan), Ranto Sibarani (Kabupaten Deli Serdang), Parlagutan (Tapsel), Abdul Rahman Harahap (Deli Serdang), Sri RM Simanungkalit (Kabupaten Samosir), Tandronafandu Laia (Kabupaten Nias Selatan), Exodi Dakhi (Nias Selatan) dan Emanuel Moho (Nias Selatan).
Bentuk-bentuk dugaan kecurangan tersebut antara lain meluluskan orang yang sudah mengaku pernah menerima suap, adanya pertalian darah antara tim seleksi dengan peserta, meminta sejumlah uang dengan iming-iming meluluskan peserta hingga masuknya tim seleksi yang berasal dari pengurus partai politik. Iming-iming meluluskan peserta dengan meminta uang dialami Parlagutan, salah seorang peserta yang ikut seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
"Saya diminta uang senilai Rp20 juta oleh anggota timsel berinisial I, sekitar 5 hari sebelum wawancara 10 besar," katanya di Medan, Jumat (27/9/2013).
Parlagutan yang tidak lulus dalam 10 besar yakin penolakannya menyerahkan uang yang diminta oleh oknum tersebut menjadi penyebabnya tidak lulus. Sebab, oknum tersebut menurutnya sempat berjanji meluluskannya jika bersedia memenuhi permintaannya.
"Padahal pas 20 besar aku itu peringkat 5, tapi tiba-tiba aku nggak lulus," ujarnya.
Dugaan kecurangan lain diungkapkan Tandronafandu Laia yang mengikuti seleksi KPU Nias Selatan. Dugaan kecurangan di sana menurutnya terjadi karena ketua tim seleksi yang merupakan pengurus partai politik. Ketua timsel yang dimaksudnya yakni Sehati Halawa memang tercatat sebagai pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias melalui sesuai SK DPP Demokrat Nomor: 21.23/SK/DPP.PD/DPC/II/2012.
"Bagaimana mau netral kalau dia pengurus partai," sebutnya.
Bukti-bukti dugaan kecurangan tersebut rencananya akan mereka serahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara selaku pihak yang merekrut Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota di Sumut.
"Hari Senin kami akan menyampaikan langsung ke KPU Sumut," tegas Parlindungan Sibuea. (BS-001)