Medan, (beritasumut.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sudah memberikan sinyal agar Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah ada tetap dipertahankan dan tidak perlu melakukan proses rekrutmen baru. Namun pengukuhannya tetap harus melalui proses evaluasi internal yang dilakukan Bawaslu Sumut yang telah dilantik.
Demikian disampaikan Ketua Bawaslu RI Muhammad ketika ditemui wartawan, usai melantik tiga komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Hotel Soechi, Jalan Cirebon, Medan, Rabu (17/7/2013).
Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak juga sependapat dengan Ketua Bawaslu RI. "Meski Bawaslu Sumut berwenang untuk melakukan rekrutmen ulang pemilihan anggota Panwas Kabupaten/Kota dari awal, tapi hal itu tidak perlu dilakukan. Hasil konsolidasi mereka telah putuskan untuk memberdayakan kembali Panwas Kabupaten/Kota yang telah ada saat ini dengan catatan melakukan evaluasi kembali sebelum ditetapkan menjadi Panwas Pemilu 2014," ujarnya.
“Sebetulnya bisa rekrut ulang, tapi waktunya mepet (sempit) sekarang. Dari awal sudah kita prediksi itu untuk menetapkan kembali yang sudah ada,” kata Nelson kepada wartawan.
Apabila harus diproses ulang seleksinya, menurutnya akan makan waktu panjang. Sementara tahapan Pemilu 2014 sudah terus berjalan. Apalagi jika yang terpilih nantinya di kabupaten/kota adalah orang-orang yang baru. Sehingga masih perlu bimbingan teknis dari awal untuk menyatukan persepsi dan pemahaman tentang penyelenggaraan dan pengawasan.
Tidak ada persoalan menurutnya jika tetap diambil langsung dari Panwas Kabupaten/Kota yang telah ada. Apalagi mereka sejak awal sudah dideligasikan oleh Bawaslu pusat untuk ikut mengawasi tahapan Pemilu 2014 yang tengah berlangsung sambil menunggu dilantiknya Bawaslu Sumut.
"Jika Panwas kabupaten/Kota yang ada selama ini diragukan kapabilitas dan integritasnya, maka bisa dievaluasi oleh Bawaslu Sumut. Karena dalam penetapannya nanti Bawaslu Sumut juga harus membuat laporan tentang hasil evaluasi yang mereka laksanakan,” ujarnya.
Nelson tidak menampik bahwa ada juga Panwas Kabupaten/Kota yang dianggap tidak bekerja dengan baik saat didelegasikan peran pengawasan kepadanya. Bahkan ada juga yang ketiga anggota panwas yang tidak kompak atau tidak dapat bekerjasama dengan baik dalam menjalankan tugasnya.
“Semua ini akan ada laporannya. Tidak sulit mengevaluasinya karena salah satu Bawaslu Sumut kan mantan anggota panwas kabupaten juga (Herdi Munthe),” imbuhnya.
Sedangkan khusus untuk Panwas di enam kabupaten yaitu Palas, Paluta, Tapanuli Utara, Batubara, Deliserdang dan Dairi, tidak perlu lagi ada pengukuhan. Sebab secara bersamaan mereka telah ditetapkan sebagai panwas pilkada yang tengah berlangsung di kabupaten masing-masing. Jadi pendelegasian sudah otomatis melekat dalam mengawasi jalannya tahapan Pemilu 2014.
Ketua Bawaslu Sumut Safrida R Rasahan didampingi Anggota Bawaslu lainnya, Aulia Andri dan Herdi Munthe mengatakan salah satu tugas yang wajib segera mereka laksanakan adalah membentuk Panwas Langkat. Sebab, di saat Pilkada Langkat sudah menyelesaikan tahap pendaftaran, Panwasnya belum terbentuk. “Membentuk Panwas Langkat yang pertama akan dilakukan,” ujarnya.
Sedangkan untuk Panwas Kabupaten/Kota lain, selain enam daerah yang sedang dalam tahapan pilkada, akan diangkat kembali dari Panwas Pilgub Sumut sebelumnya. Setelah terlebih dulu melakukan evaluasi kinerja. “Ini sudah kami koordinasikan dengan Bawaslu RI,” kata Aulia. (BS-022)