Medan, (beritasumut.com) – Komisi B DPRD Medan menyayangkan serapan anggaran yang sangat minim di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Medan. Realisasi serapan keuangan hingga akhir Mei masih sekitar 10 persen dari anggaran belanja langsung Rp9,9 miliar TA 2013. Bahkan, penilain miring disampaikan Anggota Komisi B DPRD Medan M Yusuf saat rapat dengar pendapat (RDP) di gedung dewan, Kamis (13/6/2013). M Yusuf menilai kinerja BLH Medan sangat lemah sehingga dikhawatirkan akan menambah persoalan baru. Namun, Kaban LH Medan Arif Trinugroho tidak terima ketika dituding kinerjanya lemah. Tapi ketika anggota dewan lainnya menyebutkan bukan lemah melainkan “lembut”, Arif tampak tersenyum sipu. “Bukan kami lemah, namun ada beberapa kendala sehingga membuat serapan anggaran masih minim,” cetus Arief membela diri. Disebutkan Arief, pihaknya tidak terima disebut kinerjanya lemah, tetapi dikarenakan beberapa hal menjadi kendala sehingga serapan anggaran menjadi minim. Seperti kata Arief, pihaknya tidak berani melakukan kegiatan sebelum SPD terbit. Bahkan kata Arif, pihaknya juga menerima surat edaran maupun lisan dari atasannya (Walikota Medan) supaya melakukan efisiensi anggaran. Namun pengertian efisiensi anggaran tersebut yakni harus membatalkan kegiatan sekitar 20 persen. Masih menurut Arief, pihaknya mengaku sedikit mengalami kendala terkait peningkatan kinerja bagi staf di BLH Kota Medan. Minimnya tenaga SDM dan ketiadaan dana monitoring seperti dana monitoring pada tahun 2012 yang lalu belum cair. Bukan itu saja kata Arief, kendaraan dinas sebagai sarana transportasi juga tidak mendukung. Mendengar penjelasan pihak BLH, Anggota Komisi D Juliaman Damanik sangat menyayangkan kinerja BLH yang lemah. Juliaman sangat tidak setuju jika nantinya anggaran di BLH terjadi silpa karena ketidakmampuan mengelola anggaran. Sedangkan, Sekretaris Komisi B DPRD Medan T Bahrumsyah mengatakan, DPRD Medan sangat tidak setuju jika dilakukan pembatalan terhadap kegiatan jenis apapaun yang sebelumnya sudah ditetapkan APBD dan diperjuangkan anggota dewan. “Pada prinsipnya kita setuju jika efesiensi anggaran dilakukan namun harus ada outputnya,” ujar Bahrumsyah. Sama halnya dengan Surianda, menyebutkan tidak setuju jika dilakukan efisiensi anggaran tanpa dilakukan kegiatan. “Kita tidak mau ada politik pemanis APBD. Seharusnya efisiensi anggaran itu dengan meminimalisir anggaran dengan output yang maksimal,” ujar Surianda. RDP dipimpin Ketua Komisi B DPRD Medan Srijati Pohan didampingi T Bahrumsyah, Salman Alfarisi, Juliaman Damanik, Yahya Payungan Lubis, Surianda Lubis, M Yusuf dan Paulus Sinulingga. Sedangkan pihak BLH dihadiri Kaban LH Arief Trinugroho didampingi stafnya, Gultom dan Zega. (BS-001)