Binjai, (beritasumut.com) – Walikota Binjai M Idaham mewakili Pemerintah Kota Binjai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara di Aula Pemko Binjai, Jumat (7/6/2013). Pihak BPKP diwakili Kepala Perwakilan BPKP Sumut Bonny Anang Dwiyanto. Hadir dalam acara ini Sekda Kota Binjai Elyuzar Siregar dan Pimpinan SKPD Binjai.Seperti dilansir binjaikota.go.id, Senin (10/6/2013), Walikota dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemko Binjai telah, sedang dan akan berupaya mencari terobosan agar sistem dapat mengakomodir pengembangan manajemen pemerintah yakni pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Walikota berharap di masa akan datang Pemko Binjai dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dengan syarat terkelolanya dengan baik dengan asset daerah. Walikota menegaskan bahwa dengan adanya penandatanganan ini merupakan hal dasar mencegah kerugian negara.Sementara Kepala Perwakilan BPKP Sumut Bonny Anang Dwiyanto mengatakan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah segala-galanya akan tetapi merupakan awal untuk mengelola keuangan dan aset dengan azas tranparansi dan akuntabel. BPKP bekerjasama dengan Inspektur kota selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) akan terus berupaya bersinerji dan berkoordinasi sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan keuangan yang merugikan negara. Dengan komitmen yang baik dilandasi kejujuran dengan melakukan cek list akan diperoleh penggunaan kuangan untuk pengadaan barang dan jasa yang tepat demi kesejahteraan masyarakat. (BS-001)