Medan, (beritasumut.com) – Komisi B DPRD Kota Medan akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke PT United Rope di KIM guna menyikapi masalah-masalah perburuhan yang timbul diperusahaan tersebut.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen PT United Rope yang diwakili Personalia Edy Rusli dan Pengurus SBMI di Gedung DPRD Medan, Jalan Krakatau, Medan, Kamis (23/5/2013).
“Kita akan segera jadwalkan kunjungan kerja ke perusahaan tersebut,” kata Bahrumsyah yang memimpin RDP dan dihadiri Ketua Komisi B Sri jati, Roma Simaremare, Juliaman dan Syamsul Bahri.
Rapat dengar pendapat tersebut digelar untuk menyikapi penyelesaian hak normatif buruh yang dituntut Ramayanti Nainggolan sesuai dengan saran dari pengawas Dinas Tenaga Kerja.
Ramayanti Nainggolan melalui Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI) mengadukan manajemen PT United Rope karena tidak membayar upahnya selama dirawat di rumah sakit sesuai surat keterangan cuti gugur kandungan.
Uniknya, satu hari setelah bekerja, Ramayanti justru menerima surat panggilan atau peringatan I karena tidak masuk kerja. Atas persitiwa tersebut, SBMI mengadukan persoalan itu ke Dinas Tenaga Kerja dan Komisi B DPRD Medan.
Sesuai anjuran pengawas Dinas Tenaga Kerja, perusahaan diminta untuk membayar upah Ramayanti selama 45 hari sesuai dengan ketentuan yang tertera di Undang-undang No 13 Tahun 2003.
Pada kesempatan itu, Edy Rusli yang mewakili perusahaan mengatakan bahwa perusahaan bersedia menuruti saran dari pengawas. “Perusahaan sudah membayarkan upah buruh sebagian dan sebagian lagi akan dibayarankan dalam waktu dekat,” katanya.
“Kalau begitu persoalan ini sudah selesai (clear),” ujar Bahrumsayah. (BS-001)