Medan, (beritasumut.com) – Dinamika perkembangan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2013 mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan peningkatan peringkat yang dituangkan dalam indeks tata kelola pemerintahan Indonesia atau Indonesia Governance Index (IGI).
Peneliti Partenrship for Governance Reform (PGR) Sumut Iswanto dalam siaran pers yang diterima beritasumut.com di Medan, Rabu (22/5/2013) menuturkan bahwa perkembangan tata kelola pemerintahan di Sumut mengalami kemajuan yang cukup berarti. Dari keseluruhan arena dalam tata-kelola pemerintahan, Sumut mendapatkan nilai yang tinggi pada prinsip partisipasi, akuntabilitas dan efisiensi.
Pada IGI 2012-2013, Provinsi Sumut memperoleh nilai 5,92 dan berada diatas rata-rata nasional. Berada pada peringkat 12, peringkat pertama diduduki Provinsi DIY (6,80) sedang peringkat terbawah ditempati Provinsi Malulu Utara (4,41).
Dalam wilayah regional Pulau Sumatera, hasil IGI Sumatera Utara berada di urutan tengah (urutan 6) dari 10 provinsi yang ada. Berada di bawah Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Lampung dan Bangka Belitung, dan berada di atas Provinsi Sumatera Barat, Aceh, Kepulauan Riau dan Bengkulu.
Menurut Iswanto, pada IGI 2012-2013 ternyata arena pemerintah nilai indeksnya berada di bawah rata-rata nasional, sekaligus menjadi penyumbang terendah dalam tata kelola pemerintahan di Sumut. Dengan kata lain arena pemerintah memberikan kontribusi negatif terhadap hasil indeks secara keseluruhan. Rendahnya indeks pemerintah ini disebabkan karena masih kecilnya anggaran pemerintah provinsi untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemiskinan.
Data ini menunjukkan adanya ketidaksingkronan antara isu yang diusung pemerintah ”Rakyat tidak lapar, rakyat tidak sakit, dan rakyat tidak bodoh” dengan kebijakan program yang kongkrit. “Kita tinggal menunggu apakah pemerintah provinsi ke depan mampu menerjemahkan isu pendidikan gratis sampai ke jenjang pendidikan sekolah menengah atas ke dalam kebijakan anggaran. Jika rasio anggaran pendidikan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, berarti janji pemerintah saat berkempanye itu palsu,” ujarnya.
Sementara itu Muhammad Chozin, perwakilan Partnership Jakarta mengatakan bahwa Partnership telah melakukan pengukuran tata kelola pemerintahan di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil IGI ini merupakan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi pada 4 (empat) arena, yaitu pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Selanjutnya keempat arena tersebut kemudian dinilai dengan menggunakan 89 indikator yang merupakan penjabaran dari 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu partisipasi, akuntabilitas, keadilan, transparansi, efisiensi dan efektivitas. Melalui metodologi yang ketat, kemudian hasil penilaian dituangkan pada sebuah indeks yang memungkinkan perbandingan antar provinsi.
Pada level internasional metode IGI telah diadopsi oleh UNDP sebagai materi dalam Panduan Pengukuran Tatakelola Pemerintahan (UNDP’s Users Guide to Measuring Local Governance)”. Selain itu IGI juga telah direplikasi di beberapa negara seperti Mesir, Senegal dan Afrika Selatan. (BS-003)