Medan, (beritasumut.com) – Penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan jaminan tidak ada korupsi. Sebab yang dinilai hanya tata kelola keuangan apakah sudah baik atau tidak dan bukan berarti benar.
Hal ini dikatakan Ketua BPK RI Hadi Purnomo di VIP Room Bandara Polonia, Medan, Selasa (21/5/2013). Ketua BPK RI datang ke Kota Medan dalam rangka kunjungan kerjanya di Sumatera Utara. Di Bandara Polonia, Ketua BPK RI diterima Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin, Ketua BPK Perwakilan Sumut Muktini, Inspektur Provinsi Sumatera Utara Djaili Azwar, Inspektur Kota Medan Farid Wajedi.
Diakatakannya, pengauditan tata kelola keuangan pemerintan kabupaten/kota dilakukan secara sampling dan tidak dilakukan secara keselurahan, mengingat waktunya tidak cukup. Sementara untuk Pemerintah Kota Medan penilaian tata kelola keuangannya pada 2011 oleh BPK diberikan opini penilaian WTP, sedangkan untuk 2012 belum tahu karena masih dalam proses.
“WTP tidak menjamin tidak ada korupsi, karena WTP hanya tata kelola keuangannya baik, bukan berarti benar. Karena kalau benar semuanya harus diaudit. Kota Medan pada 2011 diberikan penilaian opini WTP, untuk 2012 masih dalam proses,” ujar Hadi Purnomo.
Menurutnya, untuk meningkatkan mutu kualitas audit BPK maka samplingnya harus dinaikkan kalau bisa semuanya diaudit supaya nantinya BPK bisa mendeteksi terjadinya kecurangan. Dengan adanya kerjasama yakni link and match antara pemerintah kota/kabupaten dengan BPK, data-data yang diperlukan dapat langsung diterima BPK, sehingga para pemeriiksa BPK bisa memeriksa laporan keungan di meja pemeriksa atau dikenal dengan istilah desk audit.
Ditambahkannya, dengan adanya link and match, setiap hari pemeriksa BPK bisa dapat melihat apakah ada hal-hal yang tidak benar. Bila terjadi hal yang sudah merah atau terjadi perbedaan, pemeriksa BPK akan mengirim surat ke pemerintah kota/kabupaten untuk menanyakan perbedaan tersebut. Ini dinamakan konfirmasi atau corespondensi-audit.
Bila mendapat jawaban dari pemerintah kabupaten/kota, maka permeriksa akan mengecek apakah jawaban sudah cukup wajar diterima. Bila wajar, pemeriksa tidak akan datang. Bila tidak wajar maka pemeriksa akan datang ke lapangan yang dinamakan field-audit.
“Jadi dalam hal ini ada tiga tahapan yakni desk-audit, corespondensi audit dan field audit. Ini merupakan tahapan yang akan dilakukan oleh BPK. Kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota sudah berjalan, dan semua perjalanan dinas pemerintah kabupaten/kota bisa diteliti dengan full audit dengan cepat karena data-data telah dipunyai,” ungkap Hadi Purnomo. (BS-024)