Medan, (beritasumut.com) – Banyaknya dugaan korupsi terpublikasi di Sumatera Utara, mengindikasikan kepemimpinan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho lebih "parah" dibandingkan Syamsul Arifin.
"Keserakahan mulai terlihat dengan bermacam kegiatan APBD yang terindikasi korupsi. Mulai perjalanan dinas, bantuan hingga proyek jasa kontruksi dan pengadaan," ujar Ketua Gerakan Tranparansi Anggran Rakyat (Getar) Arief Tampubolon di Medan, Ahad (12/5/2013).
Menurut Arief, kondisi ini terjadi diduga disebabkan besarnya kebutuhan Gatot untuk memenangkan Pilkada Sumut Periode 2013-2018. "Mulai anggaran APBD dinas, hibah, BDB, sampai bansos diduga dimanfaatkan untuk suksesi Gatot mempertahankan kursi nomor satu Sumut," jelas Arief.
Kondisi ini terjadi dikarenakan kelihaian Gatot memainkan sejumlah oknum pejabat yang berkompeten di dalam pengelolaan anggaran.
"Gatot diduga memainkan politik cuci tangan. Sama seperti dengan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan yang memainkan Ahmad Fathanah, dalam kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian," jelas Arief.
Gaya "main" Luthfi Hasan sepertinya diadopsi Gatot. Setelah resmi defenitif sebagai Gubernur Sumut, Gatot lebih berkuasa "mengobok-obok" APBD.
"Gatot melakukan semua itu melalui orang kepercayaannya. Di sisi Gatot ada oknum yang berperan seperti Afmad Fathanah untuk mengakomodir semua kebutuhan dan keinginan Gatot," terang Arief.
Oknum itu berinisial AF berstatus PNS sekaligus kader PKS. FA adalah kasubag yang mengundurkan diri dari jabatan untuk mengurus semua kebutuhan Gatot dan istrinya.
"Ivestigasi kita mengarah kepada inisial FA. Bukan hanya kepala dinas yang takut dan segan, Sekda Nurdin Lubis diduga juga takut dan segan terhadap FA," tandas Arief. (BS-001)