Medan, (beritasumut.com) – Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara Sudirman Halawa SH secara tegas menyatakan, lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias (Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan dan Kota Gunung Sitoli) mengancam akan bergabung dengan Provinsi Sumatera Barat jika daerah itu tetap “dianaktirikan” Pemprov Sumut dalam hal pembagian “kue” pembangunan dari APBD Sumut.“Wilayah Kepulauan Nias sudah berpuluh-puluh tahun tetap tertinggal dibanding dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumut. Penyebabnya, tidak lain, karena selama ini dalam pembagian ‘kue’ anggaran dari APBD Sumut, Kepulauan Nias tetap mendapatkan porsi terendah (terkecil) dari kabupaten lainnya,” ujar Sudirman Halawa di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (23/04/2013).Sudirman mencontohkan, saat ini saja anggaran yang tercurah untuk wilayah Kepulauan Nias dari dana Bantuan Daerah Bawahan Pemprov Sumut sangat minim. Seperti Kabupaten Nias Barat hanya memperoleh kucuran sebesar Rp1,5 miliar, Kota Gunung Sitoli hanya Rp11 miliar. Sementara daerah lain sangat besar, seperti Kota Medan dana BDB-nya mencapai ratusan miliar rupiah serta kabupaten lainnya sangat fantastis."Masyarakat Kepulauan Nias sangat miris melihat ‘ketimpangan’ ini, sehingga muncul wacana di tengah-tengah masyarakat untuk bergabung ke Provinsi Sumbar yang nota bene berdampingan dengan wilayah Kepulauan Nias, jika Pemprov Sumut tetap ‘menganaktirikan’ daerah-daerah yang baru dimekarkan tersebut,” ujar Politisi Partai Golkar itu.Ditambahkan Sudirman, Kepulauan Nias merupakan daerah yang potensi sumber daya alamnya sangat berlimpah, jika dimanfaatkan oleh Pemprov Sumut dan dipastikan akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan dan keluar dari persoalan kemiskinan. Apalagi kalau wilayah yang berada di perairan Barat Sumut itu ditetapkan sebagai provinsi yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumut."Kita melihat SDA di Kepulauan Nias yang berlimpah selama ini tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena minimnya SDM yang andal dan terampil. Ditambah lagi infrastruktur yang buruk membuat investor enggan menanamkan modal di Nias,” tegas anggota dewan Dapil Kepulauan Nias itu.Dalam hal ini, tegasnya, Pemprov Sumut perlu mengambil ancang-ancang guna memajukan daerah Nias, yakni dengan menambah besaran dana BDB dari APBD Sumut atau merelakan kepulauan itu pindah ke Provinsi Sumbar atau alternatif terakhir, segera menyetujui pembentukan Provinsi Kepulauan Nias seperti yang sudah diparipurnakan DPRD Sumut.“Kepulauan Nias sangat memungkinkan untuk dilahirkan menjadi satu provinsi, karena sudah memenuhi syarat sesuai UU pemekaran, baik syarat tehnis dan fisik wilayah. Bahkan Nias akan maju dan populer seperti Pulau Bali, karena wisata alamnya sangat menjanjikan,” tegas Sudirman sembari menambahkan luas wilayah Nias jauh lebih besar dari Pulau Bali, potensi alam dan pantainya juga sangat luar biasa indah dan sudah populer hingga ke mancanegara.Diakui Sudirman wacana pemekaran ini sudah lama bergulir, bahkan rekomendasi pembentukan Kepulauan Nias menjadi provinsi telah menjadi komitmen politik anggota DPRD Sumut dan sudah diparipurnakan pada Tahun 2011 bersamaan dengan pembentukan Provinsi Tapanuli dan Provinsi Sumatera Tenggara.“Tinggal menunggu rekomendasi dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang belum keluar, sehingga persyaratan itu masih ditunggu DPR RI yang membidangi pemekaran,” ujar Sudirman sembari berharap gubernur segera mengeluarkan rekomendasinya, agar wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Nias bisa diwujudkan. Jika tidak, kemungkinan besar, wacana bergabung ke Provinsi Sumbar akan semakin “nyaring” disuarakan masyarakat. (BS-022)