Medan, (beritasumut.com) – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menilai sedikitnya ada tiga dinas di jajaran Pemprov Sumut disinyalir menjadi “sarang korupsi”. Indikasi penyimpangan keuangan daerah di dinas-dinas itu diduga turut melibatkan para pejabat hingga di tingkat eselon III, berupa monopoli proyek."Banyak pengerjaan proyek tidak beres, abstrak, bahkan dinilai menjadi sarang korupsi," tegas Anggota Komisi D DPRD Sumut Marahalim ketika Komisi D menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan tiga Dinas Pemprov Sumut yakni, Binamarga, Tarukim dan Pengelolaan Sumbar Daya Air (PSDA) di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (22/04/2013).Rapat RDP dipimpin Ketua Komisi D Guntur Manurung, dihadiri para pimpinan SKPD dari tiga dinas. Pertemuan sekaligus menyampaikan program kerja, serta pengajuan besaran anggaran untuk realisasi program kerja tahun 2013. Namun, kalangan anggota DPRD Sumut, cenderung mengkritisi kinerja, Bina Marga, Tarukim maupun PSDA, baik pada realisasi proyek penggunaan APBD 2012, maupun pengajuan program kerja untuk APBD 2013.Kata Marahalim, perlu dilakukan pengusutan untuk realisasi proyek 2012, khususnya di Dinas Tarukim. Politisi Partai Demokrat ini membeberkan, sedikitnya ada 33 item proyek di dinas ini dikerjakan "amburadul". "Ada semacam monopoli seorang pengusaha, kondisi ini bahkan turut melibatkan pejabat eselon III," ujarnya.Indikasi penyimpangan pengerjaan proyek, kata Marahalim, juga terlihat di instansi PSDA seperti drainase di Pangururan sepanjang 1,4 km hingga saat ini belum tuntas. Begitu juga dengan drainase di Amplas, Medan dan di Sunggal, yang menurut Marahalim belum maksimal pengerjaannya.Anggota Komisi D lainnya Restu Sarumaha, juga menyesalkan kinerja Bina Marga dan PSDA yang terkesan kurang kordinasi untuk rencana pembangunan jalan nasional di Kabupaten Nias. Akibat kurang kordinasi tersebut, akhirnya rencana pembangunan jalan di daerah pemilihannya itu menjadi tertunda.Maratua Siregar, dari Fraksi Partai Amanat Nasional juga mengkritisi kinerja Bina Marga. "Dengan biaya pemeliharaan jalan yang begitu besar Rp200 M, tapi kenyataanya jalan rusak di Sumut hingga menjadi sorotan secara nasional," ungkapnya.Sementara Muhammad Nasir dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyesalkan paparan pihak Distarukim dalam program kerja Tahun 2013 yang disebutkan akan menyelesaikan sejumlah 1.400 rumah tidak layak huni. Namun di sisi lain Tarukim tidak menjelaskan di di lokasi mana akan dilakukan pembangunan perumahan itu. Begitu juga dengan program pembangunan jalan, Bina Marga juga tidak menyebutkan secara detail dimana lokasi pengerjaannya. (BS-022)