Medan, (beritasumut.com) – Setelah 9 unit bangunan rumah mewah berlantai dua di Jalan Gaharu, Gang Murni, kini giliran satu unit bangunan gudang di Jalan Sibarau, Kelurahan Panda Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara yang dibongkar Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Rabu (20/03/2013).
Menurut Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Drs Ali Tohar MSi, pembongkaran dilakukan karena bangunan berukuran lebih kurang 12 x 22 meter yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan barang itu terbukti melanggar Perda Kota Medan No 9 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
“Bangunan gudang ini jelas-jelas terbukti melanggar Perda No 12 Tahun 2002, sebab dibangun tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Karenanya bangunan gudang ini harus dibongkar, sebab kita tidak pernah sekalipun mentolerir. Apalagi pemiliknya sudah kita peringati terkait pelanggaran yang dilakukan namun tidak ada reaksi sehingga harus kita bongkar,” tegas Ali Tohar.
Proses pembongkaran berjalan dengan lancar, sebab pemilik gudang tidak berupaya menghalangi maupun menggagalkan tim melakukan pembongkaran. Dengan menggunakan martil besar, belasan anggota Ali Tohar yang dibantu sejumlah pegawai instansi terkait membongkar dinding samping bangunan gudang tersebut.
Usai menyisakan lubang besar di dinding bangunan gudang yang proses pembangunannya telah rampung 90 persen itu, Ali Tohar kemudian memerintahkan anggotanya menghentikan eksekusi. Setelah itu pemilik bangunan gudang diminta untuk segera mengurus SIMB. Selama proses pengurusan SIMB, bangunan dinyatakan stanvast.
Sebelum meninggalkan lokasi, Ali Tohar kembali mengingatkan kepada seluruh warga maupun pihak developer agar tidak melaksanakan pembangunan sebelum memiliki SIMB. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian, sebab setiap bangunan yang terbukti dibangun tanpa SIMB langsung dibongkar.
“Jadi kita selalu bertindak tegas terhadap setiap bangunan yang tidak memiliki SIMB. Begitu terbukti, langsung dibongkar. Sikap tegas ini kita lakukan dalam upaya menegakkan Perda Kota Medan No 9 Tahun 2002,” pungkasnya. (BS-024)