Medan, (beritasumut.com) – Pajak merupakan kekuatan utama dalam perekonomian sekaligus sumber daya utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu penguatan kapasitas aparatur terutama dalam memahami perundang-undangan pajak daerah sangat penting bagi aparat perpajakan. Pengetahuan perundang-undangan tentang pajak daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka lebih mengenali potensi daerah guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perpajakan.
Hal ini dikatakan Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM dalam sambutannya pada acara bimbingan teknis pengetahuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Medan dalam rangka mewujudkan aparatur pelayanan pajak yang santun dan profesional di Hotel Garuda Plaza, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/03/2013).
Dikatakan, sebagai pelayan masyarakat kita semua diharapkan dapat membekali diri dengan pengetahuan yang memadai khususunya terkait dengan potensi pajak daerah. Identifikasi terhadap potensi ekonomi kota yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pembangunan kota harus dapat dipetakan dengan detail dan akurat. Untuk itulah setiap wilayah pajak harus digali dengan kreatif, inovatif dan tentunya dengan semangat kota modern yang hijau, berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera.
“Bimbingan teknis pengetahuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah ini merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi perpajakan, sehingga dapat dipahami dan kemudian diterapkan secara efektif, konsisten dan tidak diskriminatif,” ujar Rahudman.
Menurutnya, sebagai regulator, fasilitator, dinimisator dan stimulan perekonomian daerah, Pemerintah Kota Medan juga menyelenggarakan program-program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah guna menggali sumber-sumber pendapatan daerah lebih optimal. Tujuannya untuk dapat membiayai secara memadai kebutuhan belanja daerah dalam rangka pelayanan umum.
Ditambahkan, bimbingan teknis ini diberikan agar setiap petugas Dinas Pendapatan Kota Medan memahami, menguasai peraturan dan perundang-undangan tentang pajak, dan retribusi. Harus mampu menunjukkan bahwa mereka adala pelayan, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mereka harus mampu berkoordinasi dengan baik untuk melaksanakan eksistensifikasi dan intensifikasi di lapangan. Yang tiga hal ini perlu dikuasai, bila ini sudah dikuasai, ke depan realisasi penerimaan akan lebih baik dari tahun sebelumnya.
Lebih lanjut dikatakan, melihat dari potensi yang sudah ada sekarang ini masih ada potensi pendapatan lain dapat digali, yakni dari potensi pajak dan retribusi karena ini belum efektif termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Misalnya, komplek perumahan yang dulunya tanah kosong, sekarang sudah berdiri bangunan. Ini yang bisa meninggkatakan penerimaan.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan Muhammad Husni SE MSi melaporkan, kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 13 sampai16 Maret 2013 di Hotel Garuda Plaza, Medan, dengan peserta sebanyak 400 orang terdiri dari pejabat Dispenda dan pegawai out sourching dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan sumber pendapatan daerah, terciptanya pelayan pajak yang bersih dan santun serta dengan bintek ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mensejahterakan masyarakat. Ada sembilan pajak yang dibahas yakni pajak air tanah, sarang burung walet, hotel, restoran, hiburan, parkir, PBB dan PBHTB.
Dikatakan, target Kota Medan untuk PAD 2013 ini adalah Rp1,2 triliun. Target ini menjadi obsesi untuk dicapai,. Namun ada keinginan yang lebih besar lagi dimana dalam rangka mendukung pembangunan kota, yakni melihat potensi yang ada untuk meningkatkan target tersebut menjadi Rp1,7 T. Hal ini kita setuju bila melihat potensi unggulan seperti PBB dan PBHTB. Dari sektor PBB masih banyak kawasan perumahan yang harus diverifikasi ulang untuk mendapat data maksimal, karena banyak perubahan yang dulunya tanah kosong sekarang sudah berdiri bangunan.
“Inilah yang kita coba memaksimalkan upaya yang ada. Untuk itu hari ini kita melakukan upaya pembinaan SDM aparatur yang ada termasuk di UPT untuk mengerti dan mempelajari aturan perpajakan yang ada sehingga dalam menjalankan aktifitas di lapangan mereka lebih menguasai dan memberikan makna bagi pelayanan optimal kepada masyarakat,” ujar Husni. (BS-024)