Medan, (beritasumut.com) – Seluruh apratur pemerintah di lingkungan Pemko Medan, terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus lebih meningkatkan pelayanan publik. Kemudian harus mampu memperbaiki serta lebih meningkatkan infrastruktur dan utilitas kota. Selanjutnya peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan mendorong diperbanyaknya kegiatan-kegiatan ekonomi, termasuk pemberian bantuan modal bagi para UMKM agar peningkatan pertumbuhan ekonomi semakin kokoh.
Demikian sejumlah penekanan yang disampaikan Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2014 di Hotel Emerald Garden Medan, Rabu (13/03/2013). Musrembang berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (13-14/03/2013).
“Selain itu yang penting harus dilakukan adalah koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan. Kita mengetahui potensi yang akan digunakan yakni penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sebab, semakin minimnya bantuan daerah bawahan dan bagi hasil, maka kita harus meningkatkan potensi-potensi penerimaan dari sektor pajak yang ada di Kota Medan sesuai dengan perundang-undangan berlaku,” kata Walikota.
Untuk itulah Walikota sangat berharap dalam Musrenbang RKPD ini, seluruh stakeholder yang hadir mampu mengusulkan hal-hal yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Usulan itu selanjutnya akan dijadikan skala prioritas pada APBD Tahun 2014. “Saya ingin mengatakan kedudukan dan peran saudara-saudara sangat luas dan penting guna melahirkan berbagai program prioritas pembangunan kota yang semakin tepat sasaran,” ungkapnya.
Dalam Musrenbang ini, Walikota juga menyampaikan sejumlah keberhasilan yang telah diraih Pemko Medan seperti pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7,7 persen, inflasi terjaga serta prasarana dan sarana untuk aktifitas ekonomi semakin lengkap. Di bidang sosial budaya, bisa meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan. Dengan pemaparan keberhasilan yang disampaikan ini, dihrapkannya para SKPD dan stakeholder semakin termotivasi agar melahirkan berbagai program priolritas pembangunan kota yang semakin tepat sasaran.
Sebagai konsekuensi otonomi daerah, jelas Walikota, saat ini dikelola 22 urusan wajib dan 2 urusan langsung di samping berbagai tgugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya. Karena itulah tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesungguhnya sangat komplek dan sangat berat, sehingga membutuhkan energi besar dan komitmen kokoh bersama-sama pemangku kepentingan untuk menyelenggarakannya lebih baik.
“Jadi kata kunci yang harus kita efektifkan adalah koordinasi baik vertikal maupun horizontal dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan. Kita harus selalu bersama-sama memadukan, menyatukan semua potensi dan sumber daya yang kita miliki untuk bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Selanjutnya Walikota mengingatkan, banyak pengamat menyebut 2014 sebagai tahun politik. Dia berharap semua dapat berjalan dengan sejuk dan damai, tidak memecah belah persatuan dan kesatuan. Proses politik justru harus dijadikan sebagai jembatan emas untuk mewujudkan kehidupan sosial ekonomi yang semakin baik.
“Kita juga berharap dengan Gubernur Sumatera Utara yang baru (definitif), nantinya kita bisa membuat terobosan-terobosan besar dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan kota. Kita sangat membutuhkan pelayanan umum prima, infrastruktur andal dan kehidupan sosial ekonomi yang lebih maju,” harapnya.
Menyikapi situasi dan kondisi yang saat ini berkembang, Walikota mengajak semua agar dapat menjaga dan meningkatkan persatuan serta kesatuan, membangun toleransi dan komunikasi guna mencegah dan mengantisipasi munculnya aksi-aksi yang bisa cenderung anarkis dan radikal, khususnya terkait dengan pasca pelaksanaan Pilgub Sumut 2013 yang telah berjalan dengan baik.
“Hal ini harus terus kita waspadai dan antisipasi dengan sungguh-sungguh agar stabilitas dan kondusifitas kota dapat tetap terpelihara, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat memfokuskan kerja dan usaha yang semakin optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbaunya.
Sebelumnya Kepala Bappeda Kota Medan Drs Zulkrnain MSi dalam laporannya menjelaskan, sesuai dengan sistem pembangunan nasional, Pemko Medan wajib menyusun RKPD sebagai rencana tahunan. Penyusunan dokumen rencana pembangunan kota yang terpadu, partisipatif, realistis dan andal memerlukan koordinasi anatr SKPD dan seluruh stakeholder pembangunan kota. Dengan demikian penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2014 pada dasarnya merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD Kota Medan Tahun 2014.
Dijelaskan Zulkarnain, maksud dari pelaksanaan Musrenbang untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD Kota Medan Tahun 2014, termasuk program dan kegiatan yang pendanaannya diharapkan bersumber dari APBD Propinsi dan APBN. Sedangkan tujuannya yakni menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan kota Tahun 2014 dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Kemudian, mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas kota. Serta mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemko Medan pada Musrenbang RKPD di kecamatan.
Musrenbang yang diikuti sekitar 450 peserta ini juga dihadiri Wakil Walikota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi, Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis MM, Ketua DPRD Medan Drs H Amiruddin, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Medan, Dewan Kota, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan SKPD, Camat dan undangan lainnya. (BS-024)