Medan, (beritasumut.com) – Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) yang sudah berjalan di Kota Medan sejak Tahun 2010 silam mulai menuai tanda tanya besar. Salah satu yang mencuat kepermukaan adalah soal keraguan seluruh kartu JPKMS yang telah dibuat tidak benar-benar didistribusikan kepada warga.Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan H Salman Alfarisi LC MA yang juga merupakan anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) JPKMS."Dalam pembahasan Pansus JPKMS terungkap, pendistribusian kartu kepesertaan JPKMS tidak bisa dibuktikan dengan tanda terima dari masyarakat yang mendapatkannya," ungkap Salman saat dihubungi, Selasa (12/03/2013).Diakui Salman, terkait tanda terima itu, pihaknya (Tim Pansus) kepada Dinas Kesehatan. Namun, pihak Dinas Kesehatan tidak memiliki bukti-bukti tersebut. "Mereka tidak memiliki bukti kartu kepesertaan itu sudah sampai ke tangan warga. Untuk itu kita mempertanyakan permasalahan ini," imbuhnya.Diakui Politisi PKS ini, Tim Pansus JPKMS sudah menerima sejumlah pengaduan dari warga dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait buruknya pendistribusian kartu kepesertaan JPKMS. "Kita mempertanyakan ini karena sudah banyaknya laporan dari warga dan LSM kepad kita. Di lapangan juga ternyata banyak warga yang tidak memiliki namun setelah di rumah sakit warga tersebut diketahui sudah masuk dalam daftar penerima JPKMS," ungkap Salman.Tidak hanya itu, Salman juga mendapatkan laporan sejumlah kartu kepesertaan JPKMS masyarakat belum didistribusikan. "Ini laporan dari sejumlah warga dan LSM ternyata masih ada kartu kepesertaan JPKMS masih belum didistribusikan dan berpotensi diperjualbelikan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan," ungkapnya.Dalam permasalahan ini, Salman menilai ada kelalaian aparatur pemerintahan dalam pendistribusian kartu kepesertaan JPKMS ini. "Saya melihat ini adalah bukti dari kelalaian aparatur Pemerintah Kota Medan tidak hanya Dinas kesehatan," tegas Salman.Salman juga meminta Pemko Medan bertanggung jawab dan segera memberikan penjelasan terkait permasalahan ini sehingga permasalahan ini bisa segera diatasi. "Kita meminta Pemko Medan bertanggung jawab dan memberikan penjelasan kepada DPRD Medan," ungkapnya. (BS-001)