Beritasumut.com - Wakil Bupati Nias Selatan (Nisel), Hukuasa Ndruru, dituntut lima tahun penjara. Tuntutan itu disampaikan jaksa yang menilai dia bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan Balai Benih Induk (BBI) yang merugikan negara Rp9,9 miliar.
Tuntutan disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agustini di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (25/6/2015). Dia menyatakan Hukuasa telah melakukan perbuatan yang diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
"Meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Hukuasa Nduru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," ucap Agustini di hadapan majelis hakim yang diketuai Nelson J Marbun.
Selain hukuman penjara, JPU juga menuntut agar Hukuasa dihukum membayar denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Menyikapi tuntutan jaksa, pihak Hukuasa menyatakan akan menyampaikan pledoi. Nota pembelaan itu akan dibacakan dalam sidang yang dijadwalkan berlangsung Kamis pekan depan.
Seusai persidangan, Hukuasa mengaku tidak paham dengan tuntutan jaksa. Menurutnya tidak ada fakta yang menunjukkan kesalahan dirinya.
"Di mana kesalahan saya dalam tuntutaan itu? Nanti akan saya tuangkan dalam pembelaan," ujarnya.
Dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan lahan BBI di Kabupaten Nias Selatan, Hukuasa tidak sendirian. Sebelumnya, Sekda Nisel Feriaman Sarumaha, pemilik tanah Firman Adil Dachi yang juga adik kandung Bupati Nisel Idealisman Dachi, serta Kepala Sub Bidang Pendataan dan Keperawatan BPKKD Nisel Yokie Adi sudah lebih dulu diadili di Pengadilan Tipikor Medan. Di antara nama-nama itu, hanya Yokie Adi divonis tidak bersalah. (BS-001)