Beritasumut.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta konsisten dalam menangani kasus dugaan suap Hakim dan Panitera PTUN Medan dengan tersangka Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evi Susanti.
Pasalnya, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Gatot dan Evi Susanti belum juga ditahan.
"KPK harus konsisten dalam menangani kasus korupsi suap hakim PTUN ini," ujar Direktur Pusat Studi Pembaharuan Hukum dan Peradilan (Pushpa) Sumut Muslim Muis melalui telepon, Rabu (29/7/2015).
Muslim membandingkan penetapan tersangka OC Kaligis dengan Gatot dalam kasus yang sama.
Saat OC Kaligis dijemput paksa oleh KPK dan setelah menjalani pemeriksaan, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Guntur.
Berbeda dengan Gatot. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun ia tidak ditahan.
"Ini kita lihat jadi dua hal yang berbeda. OC Kaligis ditahan karena seolah-olah menghilangkan barang bukti. Kenapa Gatot tidak seperti itu," katanya.
Menurutnya, penetapan status tersangka yang diikuti penahanan terhadap OC Kaligis seharusnya juga berlaku bagi Gatot.
"Seharusnya (Gatot) ditahan. Karena kemungkinannya dia adalah aktor intelektualnya. Jadi kenapa tidak ditahan," katanya.
Muslim menganggap, KPK telah mempunyai alat bukti, sehingga menetapkan Gatot dan istri mudanya sebagai tersangka.
"Jadi kalau sudah tersangka, harus ditahan, karena KPK menetapkan mereka sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup dan kuat," pungkasnya. (BS-031)