Beritasumut.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, reformasi juga harus diartikan pembersihan kejaksaan dari mafia kasus.
"Saya tidak mau dengar penegak hukum yang memperdagangkan tersangka atau terdakwa. Atau jadikan tersangka atau terdakwa sebagai mesin ATM (anjungan tunai mandiri). Saya tidak mau dengar," tegas Jokowi dalam sambutannya pada upacara peringatan Hari Bhakti Adhiyaksa Ke-55 Kejaksaan di Lapangan Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (22/7/2015).
Sebagaimana dilansir situs resmi Setkab RI, Jokowi juga meminta para jaksa agar terus melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam melakukan tugas itu, para jaksa jangan menakut-nakuti para pejabat dan pengusaha.
"Jangan sampai upaya berantas korupsi dan penegakan hukum membuat pejabat dan pelaku bisnis tidak berani berinovasi bagi pembangunan," ujar Presiden.
Jokowi menegaskan, pembangunan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemberantasan korupsi, penegakan hukum harus diletakan bagi kepentingan rakyat, bagi kepentingan program pembangunan.
"Saya harapkan kejaksaan mampu meningkatkan lingkungan bisnis yang baik di Indonesia. Bantu birokrat kita mengembangkan inovasi dan kreatiftas dalam pembangunan," tutur Presiden.
Kepala Negara juga mengingatkan, tantangan bagi kejaksaan ke depan semakin berat, yaitu tuntutan untuk selalu bersih dan mengembalikan kepercayaan rakyat.
Karena itu, langkah-langkah perbaikan atau reformasi tetap harus dilakukan jajaran Kejaksaan Agung agar para jaksa bisa meningkatkan kinerjanya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum.
Terkait reformasi itu, Jokowi mengingatkan perlunya dilakukan pembenahan integritas jaksa dan pelaksaan merit sistem tanpa kompromi.
Presiden juga menyinggung pentingnya kerja sama antarpenegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ia meminta agar Kejaksaan Agung meningkatkan komunikasi dan sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
"Aparat penegak hukum harus bergandengan tangan bukan saling berhadapan," tegas Jokowi.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan, bahwa pemberantasan korupsi ke depannya harus melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kantor pajak dan inspektorat di setiap kementerian. (BS-001)