Beritasumut.com - Peristiwa penangkapan tiga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, seorang panitera dan seorang pengacara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung PTUN Medan, Kamis (9/7/2015), ternyata gara-gara tunjangan hari raya (THR).
"Jadi peniteranya telepon terus menerus untuk datang bawa THR. Saya enggak pernah izinkan dia (Geri), saya ada di Bali," ujar OC Kaligis di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/7/2015). Sebagaimana dilansir merdeka.com, OC Kaligis kembali diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap Hakim PTUN Medan.
Kendati demikian, Kaligis berkelit saat disinggung dirinya yang memerintahkan Geri untuk memberikan uang suap tersebut. Menurut pengacara kondang ini, pemberian suap itu merupakan inisiatif Geri. "Iyalah (inisiatif Geri)," kilahnya.
Kaligis juga membantah dirinya memerintahkan anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti saat kantornya digeledah penyidik lembaga antirasuah. "Sama sekali tidak benar," dalihnya.
Ketua Mahkamah DPP Nasdem itu juga menceritakan proses penangkapan dirinya di Hotel Borobudur, Jakarta. Kaligis mengklaim saat itu dirinya tidak mengetahui adanya surat panggilan.
"Saya lagi jalan-jalan di Hotel Borobudur kan saya dari Makassar, saya dengar panggilan datangnya 10.40 WIB untuk datang jam 10.00 WIB. Lalu saya tulis surat kepada komisioner saya akan datang," jelasnya.
Tapi, dari informasi yang dihimpun, OC Kaligis dijemput paksa lantaran dianggap berniat melarikan diri. Tim penyidik KPK telah memantau OC Kaligis yang berpindah-pindah tempat setelah kasus ini terbongkar.
Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP mengatakan penangkapan itu dilakukan karena ada keperluan yang mendesak. Namun, Johan enggan merincikan terkait penjemputan tersebut.
"Ada keperluan mendesak untuk memeriksa OCK sebagai tersangka. Tidak ada salahnya kita bawa surat panggilan kemudian kita ikutkan dia ke mobil KPK," kata Johan.
Atas perbuatannya, OC Kaligis disangkakan dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, Pasal 13 UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana. (BS-001)