Kejaksaan Diminta Usut Pengambilan Aset Pemko Medan di Jalan Tilak

Redaksi - Minggu, 20 Oktober 2013 22:49 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://beritasumut.com/cdn/photo/dir102013/beritasumut_CP-Nainggolan.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 171
Ist
CP Nainggolan

Medan, (beritasumut.com) – Ketua Komisi D DPRD Kota Medan CP Nainggolan SE MAP meminta aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan untuk mengusut pengambilan aset Pemerintah Kota Medan berupa gang kebakaran di Jalan Tilak, Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Medan Area. Pasalnya, gang kebakaran tersebut kini telah berubah menjadi sebuah bangunan

“Itu gang kebakaran, jadi kenapa bisa terjadi pembangunan disana,” kata CP Nainggolan melalui telepon, Ahad (20/10/2013) menjawab keluhan masyarakat setempat atas terjadinya proses pembangunan di wilayah tersebut.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menduga telah terjadi “permainan” ataupun “manipulasi” lahirnya sertifikat lahan gang kebakaran itu. “Ini yang menjadi pertanyaan, kenapa BPN bisa mengeluarkan sertifikat, sementara alas hak lahan tersebut tidak ada,” katanya.

Terkait dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, menurut CP Nainggolan, tidak salah. Sebab, TRTB mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena ada sertifikat lahan. “Pengeluaran sertifikat ini yang harus diusut oleh Kejaksaan. Kenapa alas hak tidak ada, tapi sertifikat keluar,” katanya mempertanyakan.

Pemerintah Kota Medan sendiri, sebut CP Nainggolan, juga harus melakukan upaya hukum untuk mengembalikan asetnya yang telah “dirampas” oleh orang lain untuk kepentingan pribadi. “Kita menduga adanya ‘permainan’ sehingga BPN mengeluarkan sertifikat lorong kebakaran itu. Ini harus diambil oleh Pemko Medan mengembalikannya kepada fungsi semula,” ungkapnya.

Sebelumnya pada Oktober 2012 lalu, Liu Mei Chin (45) dan Lilis (37) keduanya warga Jalan Tilak, Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Medan Area mengadu ke Komisi D DPRD Kota Medan. Pasalnya, bangunan rumahnya rusak akibat adanya pembangunan bangunan baru disamping rumahnya, sementara pemilik bangunan, Gek Eng Hirawan, terkesan enggan mengganti kerusakan tersebut.  

Dulunya, sebut Liu, kondisi lahan kosong tersebut sebagai lorong kebakaran dan dimanfaatkan bagi  pejalan kaki, namun belakangan dibangun rumah. “Akibat pembangunan itu, terpaksa pintu dan jendela ditutup oleh dinding bangunan baru itu. Kalau bisa, kami disediakan lagi ruang untuk lorong kebakaran dan tidak ditutup rapat seperti ini,” pintanya. (BS-001)


Tag:

Berita Terkait

Berita

TNI Terima Hibah Mobil Kawal dan Mobil Tahanan Militer dari Kejaksaan RI

Berita

Kajati Idianto dan Segudang Prestasi di Mata Masyarakat Sumut

Berita

TNI dan Kejaksaan Agung RI Sinergikan Penegakan Hukum Koneksitas

Berita

Tersangka Judi Online Diserahkan ke Kejaksaan

Berita

Kapuspen TNI Terima Kunjungan Kapuspenkum Kejaksaan Agung

Berita

Tim Kejaksaan Padangsidimpuan Dalami Kasus Pungli di MTsN 2 Padangsidimpuan