Medan, (beritasumut.com) – Tim Satuan Khusus Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memeriksa Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan (Nisel) Effendi alias Seng Hian selama enam jam. Pemeriksaan yang berlangsung di Lantai III Gedung Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, berlangsung secara tertutup, Senin (29/04/2013).
"Memang benar tadi, Ketua DPRD Nias Selatan Effendi diperiksa dari pukul 10.00 hingga 16.00 WIB oleh tim penyidik dengan 50 pertanyaan," ujar Juru Bicara Kejati Sumut Chandra Purnama SH saat dihubungi melalui telepon.
Menurutnya, status Ketua DPRD Nisel sudah ditetapkan sebagai tersangka, setelah penanganan kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan sejak 26 Maret 2013 lalu dengan Sprindik No: Print-4/N.2/fd.1/03/2013. Akan tetapi tersangka tidak ditahan karena dinilai masih kooperatif. Terkait kasus ini sudah 22 orang saksi dimintai keterangan.
Chandra menambahkan, pemanggilan ini dilakukan untuk mengkonfirmasi ulang temuan penyimpangan dalam pekerjaan lanjutan yang tidak dilandasi kontrak dan Rancangan Anggaran Belanja Pemkab Nisel pada saat itu yang dilakukan tersangka sewaktu menjabat Direktur PT Selatan Jaya.
Sesuai keterangan saksi, pada waktu itu telah diingatkan agar tersangka tidak melakukan pekerjaan karena belum ada kontrak maupun RAB, akan tetapi tetap dikerjakan. Akibat tidak adanya kontrak maka pembayaran pun tidak dikeluarkan sehingga pihak PT Selayan Jaya mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Ketika dalam tahap mediasi, Pemkab Nisel setuju membayar kewajiban terhadap PT Selatan Jaya dengan syarat harus dilengkapi dokumen resmi.
Namun berdasarkan konfirmasi yang dilakukan penyidik kepada Dinas Tarukim dan BPKP Perwakilan Sumut, ditemukan adanya pengerjaan yang tidak sesuai bestek. Kemudian ditemukan beberapa keganjilan pembayaran pekerjaan pembangunan. Diduga ada pembayaran ganda karena sebelumnya fisik bangunan sudah ada hanya melakukan penambahan. Apalagi sejumlah dokumen pendukung dalam pekerjaan tersebut tidak ada sama sekali. (BS-021)