Medan, (beritasumut.com) – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Noor Rachmat mengaku sulit untuk membuktikan praktek pungutan liar atau pungli di Jembatan Timbang Dinas Perhubungan Provinsi Sumut tanpa ada yang melapor ke kejaksaan.
"Sehubungan dengan adanya dugaan praktek pungli yang terjadi di 13 jembatan timbang di Sumatera Utara, tidak gampang untuk membuktikan karena sifatnya tertutup antara si pemberi maupun si penerima," ujar Noor di Medan, Senin (08/04/2013).
Meski demikian pihak kejaksaan pernah melakukan pengawasan dan menangkap tangan oknum Dishub Sumut yang melakukan pungli dikawasan Jembatan Timbang Sibolangit pada Maret 2011 lalu, sehingga untuk itulah tim kejaksaan dan bantuan masyarakat ini akan lebih mudah mengungkap praktek pungli.
Dikatakannya, mengenai sebagian pejabat Dishub Sumut yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan pungli di Dishub Sumut, Noor belum bisa memastikan berapa jumlahnya namun kejaksaan terus melakukan pemeriksaan dalam pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).
Kajati juga memaparkan dari sebagian saksi yang diperiksa bisa saja nantinya menjadi tersangka dalam kasus ini. "Masih menjadi kajian kami. Belum bisa disimpulkan. Bila memungkinkan kami akan turun ke lapangan," jelasnya.
Noor mengatakan, penyelidikan dugaan pungli di jembatan timbang itu berdasarkan laporan masyarakat ke Kejagung. Lantas pihaknya diberi amanah oleh Kejagung untuk menyelidiki perkara yang diduga melibatkan oknum Dishub Sumut.
"Ini berdasarkan laporan masyarakat ke Kejagung. Bukan karena Kejati tidak mampu, tapi laporannya itu memang ke sana. Lalu Kejagung memerintahkan kami. Mana saya tau kenapa mereka langsung lapor ke Kejagung, tanyakan saja langsung sama pelapornya," bebernya.
Dalam perkara ini Kejati Sumut telah memanggil beberapa pejabat dan staf di lingkungan Dishub Sumut dan pejabat yang bertugas di jembatan timbang terkait dugaan kasus pungli di jembatan timbang. Para pejabat tersebut dipanggil silih berganti oleh tim penyidik Kejati Sumut sejak dua pekan lalu. Setidaknya Plt Sekretaris Dishub Sumut Ali Amas telah memenuhi panggilan Kejati Sumut.
Sebelumnya, Aspidsus Kejati Sumut Yuspar meminta pihak-pihak yang dikenakan pungli harap melaporkannya ke Kejati Sumut. Apalagi Yuspar mengaku pungli tersebut hampir sama dengan gratifikasi.
"Perkara ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Tapi kita harap orang yang kena pungli itu yang harusnya langsung melapor ke kita. Apalagi pungli ini sama dengan gratifikasi. Jadi masih terus kita selidiki pejabat mana saja yang terlibat," ungkapnya. (BS-021)