Beritasumut.com-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar rekonsiliasi tiga pihak antara Kemenkeu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Rekonsiliasi diselenggarakan pada 11-13 April 2016 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta.Sebagai informasi, kegiatan ini diselenggarakan secara rutin setiap tahun untuk melakukan konsolidasi dan verifikasi antara Kemenkeu selaku pemegang mandat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Kementerian/Lembaga (K/L) selaku pengguna anggaran.Sebagaimana dilansir laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), rekonsiliasi dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa LKPP bukan hanya tanggung jawab Kemenkeu, tetapi juga seluruh K/L.Seperti diketahui, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh K/L wajib menyusun LKKL sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Sementara itu, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan negara, wajib menyusun LKBUN. Gabungan dari LKKL dan LKBUN tersebut kemudian dikonsolidasi oleh Menteri Keuangan untuk menjadi LKPP yang akan diaudit oleh BPK.Ia menambahkan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun anggaran 2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menerapkan basis akrual, setelah sebelumnya menggunakan basis kas dan melalui masa transisi kas menuju akrual hingga tahun 2014. Pada kesempatan yang sama, Auditor Utama II BPK Slamet Kurniawan menyampaikan pentingnya rekonsiliasi ini untuk memverifikasi dan mengomunikasikan hasil audit BPK atas LKKL 2015.(BS01)