Beritasumut.com - Dalam menyikapi tantangan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Pemko Medan melakukan berbagai langkah dan upaya baik dari sisi dukungan kebijakan kelembagaan maupun anggaran. Salah satunya dengan melakukan pengamanan pasar produk lokal melalui sosialisasi penggunaan produk lokal sehingga peningkatan kualitas dan mutu produk serta kapasitas UMKM.
Kemudian penguatan daya saing kota melalui pengembangan infrastruktur dan suprastruktur, menciptakan iklim usaha yang ramah bagi investor hingga peningkatan efisiensi perdagangan lokal melalui revitalisasi pasar.
Demikian disampaikan Walikota Medan Dzulmi Eldin ketika menghadiri Sosialisasi Tentang Kesiapan dan Daya Saing Daerah Dalam Kerangka Kerja Sama MEA yang digelar Badan Kerjasama Parlemen DPD RI di Pendopo Rumah Dinas Walikota, Jalan Sudirman, Medan, Jumat (4/3/2016).
Dikatakan Eldin, kerja keras menghadapi MEA bukan saja milik pemerintah melainkan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, baik sektor industri barang dan jasa nasional, sektor pendidikan, sektor publik lainnya yang juga perlu meningkatkan daya saing dan kompetensinya, inovasi, produktivitas dan kualitas output serta kinerja nya masing-masing.
"Untuk itu saya mengajak kita semua agar dapat memberikan semangat, daya piker, inovasi dan terus bekerja sama dalam mengoptimalkan peluang yang ada di dalam pemberlakuan MEA," kata Walikota.
Dihadiri Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI AM Iqbal Parewangi, Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba beserta beberapa anggota DPD RI lainnya, Wakil Walikota Akhyar Nasution, Dewan Kota Medan dan para pelaku usaha, Walikota selanjutnya mengungkapkan ada beberapa tantangan yang dihadapi Kota Medan dalam pemberlakuan MEA.
Pertama beber Eldin, akselerasi kesiapan infrastruktur yang kurang baik dibanding negara tetangga baik infrastruktur jalan, pelabuhan laut maupun pelabuhan Udara. Kedua, persaingan ketersediaan energi dan listrik dan konektivitas. Keterbatasan ini menyebabkan produktivitas dan daya saing kota Medan menjadi cenderung melemah.
Lalu yang ketiga bilang Eldin, masih terkonsentrasinya industri pengolahan Indonesia di Pulau Jawa. Penyebaran industri manufaktur yang 72 persen berada di Pulau Jawa berpotensi pada ketidak seimbangan laju pertumbuhan dan pembangunan domestik. Yang keempat, masih terbatasnya kemampuan UMKM, terutama dalam hal permodalan, kreativitas hingga pemasaran.
"Sedangkan yang kelima, kecenderungan defisit nilai perdagangan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Impor tersebut didominasi bahan baku penolong, sedangkan ekspor Kota Medan hanya merupakan bahan mentah," ungkapnya
Menurut Eldin, manfaat positif dari integrasi ekonomi ini tidak dengan serta merta dapat dinikmati akan tetapi semuanya memerlukan perjuangan dan usaha yang tidak mudah. Peluang yang terbuka di MEA hanya dapat diraih apabila semua memanfaatkannya. Karenanya, Eldin mengajak smeua menyiapkan diri menjadi kekuatan masyarakat dan ekonomi yang unggul, bukan hanya di tingkat ASEAN tetapi di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia melalui peningkatan daya saing.
Atas dasar inilah Eldin berharap melalui wawasan dan pengalaman yang didapati melalui forum ini, akan semakin mendorong semangat dan kreativitas semua dalam meningkatkan improvisasi dan inovasi untuk memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi perdagangan bebas MEA.
"Kata kuncinya, mari membangun budaya berkompetisi secara sehat dengan mengurangi ketergantungan ketergantungan yang masih ada seperti impor dan menghapuskan hambatan yang ada," harapnya.
Sementara itu Ketua BKSP DPD RI AM Iqbal Parewangi berharap dalam era MEA ini, masyarakat harus dipahami dengan baik, sebab MEA merupakan momentum strategis untuk mengkonsolidadikan seluruh potensi positif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Oleh karena itu kegelisahan mereka adalah seberapa mampu dan mau Presiden RI Joko Widodo untuk memanfaatkan secara maksimal momentum MEA ini.
"Saat ini kemauan Presiden masih samar-samar. Seharusnya Presiden bisa memanfaatkan momentum strategis MEA ini untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan di seluruh daerah di Indonesia, kalau dikatakan Bangsa ini mampu untuk berkompetisi," kata Iqbal.
Lebih jauh Igbal mengatakan, apabila keseluruhannya samar-samar tentunya optimisme daerah untuk menjadi tulang punggung dalam memenangkan MEA ini akan menjadi optimisme yang samar-samar juga. Oleh karena itulah BPSK melakukan sosialisasi seperti ini untuk menyerapkan aspirasi dari daerah.
"Mari kita serap aspirasi daerah, lalu kita rumuskan hasilnya dan keudian disampaikan kepada Pemerintah Pusat, bahwa ini adalah maunya dan kemampuan daerah terkait dengan MEA, sehingga Pemerintah Pusat dapat membukakan ruang bagi daerah agar bisa berpartisipasi penuh terhadap proses memenagi MEA," jelasnya.
Dibeberkan Iqbal,masyarakat di kawasan seperti Jabodetabek yang terdapat Universitas Indonesia saja, baru 17 persen yang memahami MEA sekalipun melingkupi akademisi. Bagaimana lagi dengan masyarakat biasa, Iqbal yang presentasi pemahaman mereka tentang MEA tentunya jauh lebih rendah lagi.
Menyikapi hal itulah terang Iqbal, usai dilakukan sosialisasi awal ini, maka mereka akan membuat pemetaan jika ada ide yang menarik, DPD RI melalui BKSP akan membuat indeks terhadap daerah terkait dengan MEA. Solusinya adalah Pemerintah Pusat harus percayakan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi tulang punggung atau lokomotif pemenangan MEA, sebab Pusat tidak mampu untuk hal tersebut. Artinya yang mampu memenangi Indonesia dalam MEA adalah daerah bukan Pusat.
Untuk itulah jelas Iqbal, fokus kunjungan BKSP DPD RI dalam rangka sosialisasi terhadap kesiapan dan daya saing daerah pada kerangka kerja sama MEA adalah memperkuat daya saing dalam kawasan perdagnagan bebas MEA. Selain Medan (Sumut), BKSP DPD RI juga pada waktu yang sama menggelar sosialisasi yang sama di Sulawesi Utara.
"BKSP akan melaksanakan sosialisasi ini berkelanjutan," paparnya. (BS-001)