Beritasumut.com - Sumatera Utara (Sumut) saat ini memiliki jumlah penduduk usia kerja 8.931.423 orang (67,07%) dengan angka penganggur terbuka 391 ribu orang (6,23%), dan angkatan kerja 6.272.000 orang. Jumlah ini menjadi potensi yang harus disiapkan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang efektif diberlakukan Tahun 2016.Demikian Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut Bukit Tambunan mengatkan pada Sumut Discussion Club (SDC) episode 2 di lantai V RS Royal Prima, Jalan Ayahanda, Medan, Kamis (28/5/2015). "Sudah saatnya kita menyiapkan tenaga kerja, karena selama ini kita andalkan sumber daya alam," ujar Bukit dalam diskusi yang dimoderatori Direktur RE Foundation DR RE Nainggolan MM.Sesuai dengan kesepakatan 10 negara ASEAN, ada delapan profesi yang berlaku secara luas yaitu enginering, arsitek, perawat, tenaga surveyor, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan. Tenaga kerja Sumut dengan jumlah 13 juta lebih harus dipersiapkan untuk hal ini.Sangat disayangkan, angkatan kerja saat ini masih didominasi lulusan SD dan SLTA. Bahkan, terungkap dalam diskusi ini dari 15 ribu tena kerja yang dikirim ke luar negeri dari Sumut, hanya 1 % sarjana dan 3 % Diploma, seperti disampaikan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Syahrum SE.Jumlah sarjana yang minim diperparah dengan ketidaksiapan untuk terjun ke dunia kerja. Teori yang diperoleh lulusan tidak link and match dengan kebutuhan dunia kerja. "Di sini peran pemerintah harus lebih aktif, agar memberikan ruang kepada lembaga pendidikan tinggi agar mahasiswa bisa diterima magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Sumut. Kita harus pastikan, gubernur memberikan hati untuk itu," ujar Murniati Pasaribu Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Sumut.Selain calon sarjana mengikuti magang, lembaga pendidikan tinggi juga hendaknya bekerja sama dengan lembaga pelatihan tenaga kerja. Lulusan akan lebih siap dengan pengalaman dan tersertifikasi. Demikian disampaikan Koordinator Kopertis Wil I Prof Dian Armanto.Keprihatinan terhadap rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia juga menjadi tantangan, Human Development Indeks berada di urutan 5, lebih rendah dari Singapura dan negara lainnya. Untuk itu, lanjut Direktur PT Bank Sumut Ester Junita Ginting, Sumut perlu melakukan maping kebutuhan tenaga kerja di 10 negara ASEAN. Sehingga dengan demikian, Sumut melalui lembaga pendidikan tinggi bisa lebih fokus menyiapkan lulusannya. Terutama mengubah karakter masyarakat yang konsumtif menjadi produktif.Seperti halnya yang dilakukan Thailand saat ini, tengah melatih 15 ribu pekerjanya untuk belajar bahasa Indonesia. Pasar MEA akan bisa dikuasai jika menguasai bahasa Indonesia. Ada empat negara yang bisa dimasuki yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.Pengamat Pemerintahan, Edward Simanjuntak menyampaikan bahwa perhatian terhadap infrastruktur pendidikan di Sumut harus lebih ditingkatkan. Termasuk para dosen yang menjadi pembimbing para peserta didik sebelum masuk dunia kerja. "Perlu ada peran universitas, dunia usaha, dan pemerintah untuk menciptakan link and match itu," ujarnya menguatkan pernyataan Dosen FE UHN Parulian Simanjuntak yang menanyakan apakah pernah disertifikasi kualitas para tenaga pendidik/dosen di Sumut.Kasim Siyo Wakil Rektor I UNPAB, mengatakan dengan jumlah tenaga kerja 6 juta lebih Sumut tidak akan terbangun jika tidak ada persiapan dan pembenahan. "Ada tidak ada MEA, masyarakat Sumut harus bersiap," ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan Universitas Prima Indonesia dan RE Foundation itu.RE Nainggolan mengatakan, bahwa optimis atau pesimis, setuju atau tidak setuju MEA sudah di depan mata. "Optimisme memang harus kita bangun, kita harus mencermati apa tantangan yang kita hadapi," ujarnya. Betapa Indonesia memiliki posisi yang strategis dengan jumlah penduduk 42 % dari seluruh jumlah penduduk ASEAN, dan Sumut penduduk terbesar kedua di Indonesia.Dari diskusi ini, lanjut RE Nainggolan, SDA harus dikembangkan untuk masa depan. Informasi komposisi jenjang pendidikan tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri sangat mengkawatirkan, meski devisa yang diperoleh mencapai Rp1,2 triliun per tahun. "Kita memperoleh informasi yang sangat berharga saat ini, dimana ada sebuah perguruan tinggi yang mengirimkan 34 tenaga kerja ke Jepang dengan syarat menguasai bahasa Jepang, tenaga kerja perawat," ujarnya.Hadir juga Prof Dr Bachtiar H Miraza (Profesor Emeritus USU), Irwanto Tampubolon (PJTKI), Polin Pospos PhD, Dr Jelly Leviza MHum (Ketua Pusat Studi ASEAN USU) dan sejumlah undangan lainnya. (BS-001)