Pimpinan DPRD Medan Terima Kadin

Pemkot Medan Dituding Minim Perhatian Terhadap UKM

Redaksi - Rabu, 04 Maret 2015 15:06 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://beritasumut.com/cdn/photo/dir032015/beritasumut_Pemkot-Medan-Dituding-Minim-Perhatian-Terhadap-UKM.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 171
Pimpinan DPRD Medan menerima audiensi Kadin Medan. (Ist)
Beritasumut.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Medan diharapkan dapat bekerja sama dan koordinasi dengan DPRD untuk membangun Kota Medan ke depan.  Hal ini disampaikan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung saat menerima audiensi pengurus Kadin Medan di Gedung DPRD Medan, Rabu (4/3/2015). Henry Jhon didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga SE, Ketua Komisi C Salman Alfarisi dan Wakil Ketua Komisi C Drs Godfried Effendy Lubis. Sedangkan pihak Kadin dipimpin Ketua Kadin Rudi Zulham Hasibuan didampingi Misrani, Sulaji, Nanang dan Sofyan.    Selain itu, Henry juga mengharapkan Kadin agar dapat melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah dan pengusaha untuk melakukan pembinaan terhadap perkembangan dunia usaha indsutri daerah. Sebelumnya Ketua Kadin Medan Rudi Zulham didampingi wakilnya secara bergiliran menyampaikan berbagai persoalan di Medan. Seperti masih minimnya pembinaan terhadap pelaku UKM. Pemkot Medan dituding tidak fokus melakukan pembinaan dan bimbingan kepada UKM. Bahkan, Pemkot Medan dinilai hanya sebatas seremonial menghabiskan anggaran sia-sia. Sementara dukungan support terhadap pelaku UKM yang spesifik tidak dibina dan dipertahankan. Terbukti hingga saat ini produk hasil UKM yang spesial di Medan tidak berkembang.   Bukan itu saja, pihak Kadin juga memaparkan masih buruknya pelayanan beberapa SKPD Pemkot Medan menangani pelaku usaha di Medan. Seperti pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang selalu dikeluhkan ketika mengurus izin. Dikatakan, saat ini pengurusan izin di BPPT selalu dibatasi jumlah yang mengurus melalui pembatasan no urut antre sehingga nomor antre diperjualbelikan para calo hingga Rp300 ribu. Mereka berharap sistem nomor urut dihapuskan serta pelayanan teknologi informasi supaya ditingkatkan. Dengan demikian percepatan pelayanan dapat ditingkatkan dan mengurangi peluang kolusi. Selain itu, praktik kolusi yang sering terjadi di Kantor BPPT ketika peninjauan lokasi dan pengukuran luas tanah/bangunan usaha, antara petugas dan pengurus izin kerap melakukan kolusi. Bahkan, Rudi Zulham mengaku selama ini Pemkot Medan kurang memberi dukungan terhadap pengembangan dunia usaha. Sama halnya dukungan berupa imbauan kepada pelaku usaha untuk masuk anggota Kadin tidak terlihat. (BS-001)


Tag:

Berita Terkait

Ekonomi

Diteror Bunuh OTK, Rajudin Minta Kecurangan Dunia Pendidikan di Medan Direspon Semua Pihak

Ekonomi

Poldasu Belum Terima Laporan Terkait Teror Kepada Anggota DPRD Medan

Ekonomi

Demo di Tengah Jalan, Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan Redam Emosi Pedagang Aksara

Ekonomi

Lapak Terbakar, Pedagang Aksara Jualan di Pinggir Jalan

Ekonomi

Tiga Instansi Pemko Tak Hadir, Rapat Pansus Kepling Dibatalkan

Ekonomi

Anggota Komisi C DPRD Medan Setuju Pembentukan Pansus Aksara