Beritasumut.com – Jika harga BBM di dalam negeri dibiarkan mengambang mengacu kepada harga minyak mentah dunia serta nilai tukar rupiah, maka konsekuensinya adalah pengendalian inflasi menjadi lebih sulit. Menurut pengamat ekonomi Sumatera Utara (Sumut) Gunawan Benjamin, kalau terjadi penurunan memang akan mengakibatkan pengendalian sisi moneter menjadi lebih mudah. Akan tetapi masalahnya masyarakat belum terbiasa dengan kondisi tersebut."Sayangnya masalah pengendalian inflasi ini sangat bergantung kepada jalur distribusi dan ekspektasi masyarakat. Ssecara keseluruhan membiarkan harga BBM mengambang jelas merupakan hal baru bagi masyarakat kita. Di satu sisi masyarakat membutuhkan yang namanya kepastian atau kejelasan terkait dengan harga-harga yang berlaku untuk menjamin bahwa naik turunnya harga BBM akan diikuti dengan pola kenaikan atau penurunan yang sama bagi sejumlah harga kebutuhan masyarakat," katanya di Medan, Sabtu (10/1/2015).Yang jadi masalah adalah sejumlah harga diatur pemerintah. Salah satunya tariff angkutan, Jika harga BBM dinaikan atau diturunkan secara mengambang maka sebenarnya akan memicu terjadinya ekspektasi pembentukan harga yang mengacu kepada harga pasar. "Nah, apakah hal ini akan dibiarkan begitu saja? Atau pemerintah memiliki sejumlah rekayasa kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk dari fluktuasi harga BBM itu sendiri," imbuhnya.Kalau sebelumnya pertamax mampu dikendalikan dengan melakukan penyesuaian setiap dua pekan sekali, namun dampaknya ke inflasi kecil sekali. Berbeda jika melakukan penyesuaian terhadap kebijakan mengenai harga premium dan solar. Dampaknya sangat luas dan bisa membuat ekspektasi masyarakat menjadi lebih sulit."Tugas BI ataupun TPID menjadi lebih banyak. Pengendalian inflasi menjadi lebih merepotkan. Sebelum menuju ke sana, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari memperbaiki infrastruktur yang mendukung kelancaran logistik serta melakukan perbaikan pada tata niaga maupun produksi pangan itu sendiri," katanya.Tata niaga barang harus diperbaiki, mulai dari jalur distribusi yang panjang (banyak tengkulak), tindakan spekulan karena beberapa orang menguasai sejumlah komoditas tertentu, penyesuaian tariff jasa angkutan yang pasti, efisiensi pasar, serta pengawasan yang optimal."Bila itu semua belum terwujud, bukan tidak mungkin volatilitas harga BBM akan menjadi masalah dan harga kebutuhan masyarakat bisa bergerak liar. Yang dirugikan semuanya, baik masyarakat sebagai konsumen, produsen dan pedagang," ujarnya.Cara yang lebih berani adalah pemerintah mematok kebijakan harga pangan dan tarif sesuai dengan volatilitas harga pangan itu sendiri. Seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia. Akan tetapi kebijakan yang meniru kebijakan Malaysia tetap harus mengacu kepada penyelesaian sejumlah masalah seperti yang disebutkan sebelumnya."Karena karakteristik jalur distribusi, biaya produksi, konsumsi masyarakat, cuaca kerap berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sehingga nantinya, tetap ada perbedaan harga disetiap wilayah yang bisa merugikan salah satu pihak akibat kebijakan mematok harga pangan di level tertentu," ujarnya.Sebaiknya dikaji kembali dalam menetapkan harga BBM bersubsidi dengan ritme perubahan dua pekan tersebut. Kalau mengenai realisasi laju inflasi tidak akan menjadi masalah karena itu hanya angka. Namun untuk merealisasikan inflasi tersebut dibutuhkan kebijakan yang mengacu kepada tren perubahan harga di masyarakat, pungkasnya. (BS-001)